Imigrasi bentuk kelurahan binaan se-Pangkalpinang cegah TPPO

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan membentuk kelurahan binaan imigrasi se-Kota Pangkalpinang, guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di daerah itu.

"Insyaallah, pada 26 Januari tahun ini seluruh kelurahan di Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai kelurahan binaan imigrasi," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Ahmad Khumaidi di Pangkalpinang, Sabtu.

Ia mengatakan pembentukan kelurahan sebagai kelurahan binaan imigrasi ini sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mencegah TPPO di ibukota provinsi ini.

"Alhamdulillah, Wali Kota Pangkalpinang Saparudin sangat antusias penetapan seluruh kelurahan sebagai desa binaan imigrasi ini," katanya.

Ia menyatakan Kantor Imigrasi Pangkalpinang selama 2025 telah membentuk enam desa binaan imigrasi tersebar di Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mencegah TPPO ini.

"Dengan adanya desa imigrasi ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses informasi keimigrasian yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan literasi dan kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, baik bagi pekerja migran maupun warga yang bepergian ke luar negeri," katanya.

Menurut dia selama ini banyak korban TPPO yang dipulangkan pemerintah berasal dari Kota Pangkalpinang, sehingga dengan dibentuknya desa imigrasi ini dapat menekan kasus TPPO tahun ini.

"Selama ini banyak korban TPPO yang dipulangkan beralamatkan Kota Pangkalpinang, bukan dari kabupaten lainnya," katanya.