Indodax perkuat ekosistem kripto berkelanjutan dan kredibel

Indodax, pelaku industri perdagangan aset kripto memasuki tahun ke-12 siap memperkuat ekosistem kripto yang berkelanjutan dan kredibel dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. CEO Indodax William Sutanto menyatakan industri kripto Indonesia saat ini sedang memasuki babak baru yang semakin matang, di mana satu dekade lalu fokus utama masih seputar pertumbuhan pengguna dan volume transaksi.

Namun, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, kini perhatian mulai bergeser ke arah yang lebih fundamental seperti tata kelola, literasi, perlindungan konsumen, serta keberlanjutan ekosistem hingga kontribusi terhadap perekonomian nasional. Menurut dia, fase industri saat ini merupakan periode konsolidasi yang menuntut pendekatan lebih struktural dan berorientasi jangka panjang.

"Kami melihat industri kripto Indonesia mulai memasuki fase konsolidasi dan pendewasaan. Tantangannya bukan lagi soal membangun 'awareness', tetapi bagaimana membangun kepercayaan jangka panjang melalui tata kelola yang kuat, edukasi berkelanjutan, serta kolaborasi erat dengan regulator dan komunitas," ujarnya

Fase konsolidasi tersebut, tambahnya, menuntut pelaku industri untuk memperkuat aspek keamanan dan transparansi sebagai fondasi utama.

Terkait hal itu, dia menyebutkan tahun ini perusahaan memprioritaskan penguatan keamanan dengan meningkatkan investasi pada keamanan teknologi informasi (TI), kemudian menaikkan standar transparansi, salah satunya melalui publikasi Proof of Reserves sebagai bentuk komitmen keterbukaan kepada anggota.

"Langkah ini kami lakukan untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga dalam berbagai siklus pasar, sehingga anggota dapat bertransaksi dengan aman, nyaman dan berkelanjutan,” katanya.

Sebelumnya dalam sesi panel diskusi "The Future of Crypto" di ajang Indodax 12th Years Anniversary: On Chain, Forever Forward, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan perkembangan kripto perlu ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan infrastruktur keuangan digital nasional.

Pertumbuhan adopsi yang pesat, tambahnya, harus diimbangi dengan regulasi yang adaptif, perlindungan masyarakat, serta sistem pelaporan dan tata kelola yang kredibel di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kripto ini pada dasarnya adalah infant industry atau industri yang masih muda yang perlu diberi ruang tumbuh dan grace period," katanya.

Melalui Undang-Undang P2SK dan ruang demokratis seperti regulatory sandbox, lanjutnya, negara hadir bukan untuk melarang, melainkan memfasilitasi inovasi seperti tokenisasi real-world asset agar tetap berjalan di dalam protokol perlindungan konsumen dan anti-pencucian uang.

Sementara itu CEO Malaka Ferry Irwandi mengungkapkan tantangan yang muncul dalam industri aset digital di tanah air bukan hanya soal volatilitas pasar, melainkan kualitas pemahaman masyarakat. Narasi yang didominasi hype, spekulasi dan orientasi jangka pendek, menurut dia, berpotensi menghambat proses pendewasaan industri aset digital di Indonesia.

"Masyarakat masih menjadikan kripto sekadar alat spekulasi dan mencari sinyal profit instan, mengabaikan inovasi blockchain di baliknya sehingga perlu wajib edukasi fundamental dan manajemen risiko di pasar yang volatil ini," katanya.