Kaltim bidik bangun tepi sungai di Samarinda anggarkan Rp1,7 triliun
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membidik pembangunan kawasan tepi sungai di Samarinda yang diproyeksikan menelan anggaran hingga Rp1,7 triliun.
Kawasan Kelurahan Selili, Samarinda. Pemprov Kaltim bakal mempercantik kawasan tepi sungai Samarinda yang menjorok antara Selili dan Jembatan Mahkota II. ANTARA/Ahmad Rifandi.
Kawasan Kelurahan Selili, Samarinda. Pemprov Kaltim bakal mempercantik kawasan tepi sungai Samarinda yang menjorok antara Selili dan Jembatan Mahkota II. ANTARA/Ahmad Rifandi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membidik pembangunan kawasan tepi sungai di Samarinda yang diproyeksikan menelan anggaran hingga Rp1,7 triliun.
"Di antara kawasan Selili dan Jembatan Mahkota II, akan dibangun pusat keramaian baru dengan amphitheater serta berbagai fasilitas pendukung lainnya," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda di Samarinda, Minggu.
Dinas PUPR-Pera Kaltim memastikan seluruh tahapan perencanaan awal mulai dari studi kelayakan (feasibility study) hingga Detail Engineering Design (DED) telah rampung sepenuhnya.
Konsep pengembangan kawasan ini mencakup pembangunan jalan tembus hingga Jembatan Mahkota II yang dilengkapi jalur pedestrian luas agar masyarakat dapat berolahraga maupun berswafoto dengan nyaman.
Kendati konsep teknis telah sangat matang, realisasi fisik proyek raksasa ini masih harus menunggu ketersediaan pendanaan yang memadai di tengah kondisi fiskal daerah yang menantang.
Pemerintah daerah mengaku harus bersikap realistis pada tahun anggaran ini mengingat adanya kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
"Oleh karena itu, kami akan memprioritaskan program-program yang dinilai paling mendesak terlebih dahulu untuk dieksekusi," ujar Nanda.
Dari sisi sosial, pemerintah menilai proyek ini relatif aman dari konflik karena pembangunan dilakukan di sisi sungai sehingga tidak memerlukan relokasi pemukiman warga setempat.
Keberadaan infrastruktur anyar ini justru diyakini menguntungkan masyarakat sekitar melalui penciptaan pusat ekonomi baru dan akses jalan besar yang lebih layak.
Guna menyiasati tantangan dana, Pemprov Kaltim kini membuka peluang kolaborasi pembiayaan dengan pemerintah pusat di luar skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jalur ini dinilai strategis karena tidak hanya mempercantik kota, namun juga berfungsi sebagai jalan pintas vital dari kawasan pelabuhan menuju Jembatan Mahkota II.
"Mungkin saja kalau pusat tertarik untuk membangun bersama, apalagi ini juga jadi jalur pintas dari kawasan pelabuhan ke Mahkota," demikian Nanda.
