Kanwil Imigrasi Bali tandatangani komitmen bersama pembangunan Zona Integritas

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali menggelar acara Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas serta Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Acara tersebut disaksikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bali dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Acara ini memiliki makna strategis dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Bali.

Penandatanganan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, bersama jajaran pejabat manajerial yang meliputi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kepala Bidang Intelijen dan Kepatuhan Internal, Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi se-Bali.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2026 ini bukan sekadar formalitas administratif semata.

Ia menegaskan bahwa dokumen tersebut berfungsi untuk memastikan seluruh langkah kerja jajaran Imigrasi Bali tetap terarah dan berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan strategis organisasi.

“Melalui perjanjian kinerja ini, kita memastikan setiap langkah kerja berkontribusi secara langsung pada pencapaian sasaran utama organisasi kita di Bali," kata Felucia Sengky Ratna, Rabu (11/2), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono.

Terkait Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Felucia menekankan bahwa integritas adalah fondasi utama yang memastikan setiap layanan publik bebas dari praktik pungutan liar (pungli), gratifikasi, dan korupsi.

Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dan profesionalisme.

"Zona Integritas adalah fondasi yang memastikan bahwa setiap layanan yang kita berikan bebas dari pungli, gratifikasi, dan korups,” lanjutnya.

“Saya mengajak seluruh jajaran untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan profesional sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Imigrasi Bali terus meningkat," pungkasnya.