Kemendagri dan SKALA perkuat kompetensi analis kebijakan di Papua

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin sinergi dengan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA).

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan kerja sama itu untuk memperkuat kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selain itu, juga menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan daya saing daerah melalui kebijakan yang inklusif, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Dengan kemampuan analisis yang tepat, kebijakan yang lahir dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal," katanya saat membuka Sosialisasi dan Lokakarnya Penguatan Kapasitas JFAK di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu (24/9) dikutip dari keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan banyak persoalan di tingkat nasional maupun daerah dipicu oleh kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat sehingga analis kebijakan harus hadir sebagai penopang pembuat keputusan dengan menyediakan alternatif solusi yang inovatif, solutif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Untuk itu, kegiatan seperti ini menjadi salah satu milestone untuk kita bisa memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan harapan kebijakan regional didukung informasi dan data yang akurat untuk diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu jadi lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, ucap Yusharto, kolaborasi BSKDN dengan SKALA sejalan dengan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni meningkatkan daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas demokrasi lokal.

Melalui kegiatan sosialisasi dan lokakarya tersebut, BSKDN juga menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi para analis kebijakan agar mampu menjawab kompleksitas masalah publik dengan pendekatan yang solutif dan inovatif.

"Kondisi saat ini semakin kompleks, tidak bisa dilakukan pendekatan dengan cara-cara lama karena kalau dengan cara-cara yang lama kita akan menemui lebih banyak lagi permasalahan yang sama," kata Yusharto.

Selain memperkuat kapasitas JFAK, BSKDN turut mendorong pemanfaatan berbagai instrumen pengukuran kebijakan seperti Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Melalui penguatan kapasitas dan pemanfaatan data berbasis indeks tersebut, kata dia, diharapkan Papua dapat semakin memperkuat posisinya dalam pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi dan inklusif.

"Kami harap manfaat dari kegiatan ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga berkelanjutan ke depan. BSKDN akan terus melakukan pemantauan agar tujuan otonomi daerah dapat tercapai secara bersama-sama," ujar Yusharto.