Kemenko PMK fokus tiga intervensi dukung reformasi sistem JKN

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan, sebagai setengah dari upaya peningkatan layanan kesehatan di Indonesia, pihaknya berfokus pada tiga intervensi guna mendukung reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan di Jakarta, Jumat, bahwa ketiga hal itu yakni edukasi dan pemberdayaan masyarakat, penguatan ekosistem sehat, serta deteksi dini dan intervensi primer.

"Reformasi sistem JKN tidak akan cukup tanpa upaya masif besar-besaran untuk mengurangi jumlah orang yang sakit," katanya dalam acara Diskusi Publik dengan tema “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita”.

10 tahun yang lalu, katanya, Indonesia memulai program JKN, yang pada hari ini 98 persen dari 280 juta rakyat Indonesia tercakup dalam sistem kesehatan itu. Menurutnya, hal ini menjadi pencapaian jaminan kesehatan semesta (universal healthcare) tercepat secara global.

"Kita harus bangga terhadap pencapaian ini. Namun, kita harus selalu waspada bahwa kesuksesan cakupan ini masih menghadapi tantangan yang sangat serius," katanya.

Dia menyebutkan, tantangan JKN yang harus diantisipasi adalah tantangan defisit finansial yang akan semakin berat akibat beban penyakit tidak menular, kepatuhan membayar yang rendah dari peserta sektor informal, disparitas infrastruktur kesehatan antara perkotaan dan pedesaan, hingga masalah sistem pembayaran.

Penyakit tidak menular, katanya, menjadi penyumbang lebih dari 52 persen total kematian, dan menjadi faktor pendorong utama peningkatan klaim BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah menggalakkan cek kesehatan gratis (CKG) serta membangun RS di daerah guna menangani hal itu.

"Tetapi di sisi lain, dalam jangka pendek, BPJS Kesehatan harus mengantisipasi kemungkinan peningkatan klaim karena kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang dideritanya semakin tinggi," katanya.

Adapun tiga intervensi Kemenko PMK, katanya, untuk mengubah paradigma kesehatan publik, yang awalnya kuratif menjadi preventif, guna menjaga yang sehat agar selalu sehat.

Dalam pilar edukasi, katanya, contohnya dengan mengintegrasikan kurikulum sekolah sehat ke dalam sistem pendidikan nasional kita, memberikan edukasi kesehatan kepada calon pengantin dan keluarga, dan memperkuat peran kader kesehatan sebagai edukator di komunitas.

"Pilar yang kedua, penguatan ekosistem sehat. Kami mengawal regulasi terhadap pangan tidak sehat melalui BPOM dan Kemenkes dengan dukungan instrumen cukai dari Kementerian Keuangan," katanya.

Pihaknya juga mendorong revitalisasi ruang terbuka hijau dan fasilitas olahraga komunitas, mendorong program kesehatan di tempat kerja dan penyediaan konsumsi rapat dan pertemuan yang sehat.

Pilar ketiga, dia melanjutkan, yakni deteksi dini dan intervensi primer, seperti melalui CKG yang mencakup pengukuran kebugaran jasmani terintegrasi.

"Strategi ganda yang kami tawarkan, penguatan internal JKN, dan revolusi pencegahan penyakit. Ini adalah dua sisi dari satu koin. Keduanya harus dijalankan secara simultan, terintegrasi, dan dengan komitmen yang penuh dari semua pihak," kata Pratikno.

Melalui upaya yang tersinkronisasi, diharapkan Indonesia Indonesia tidak hanya akan mengamankan masa depan jaminan kesehatan nasional, tetapi juga meletakkan fondasi kesehatan yang kokoh untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.