Kemensos siapkan bansos pascabencana Sumatra, validasi data jadi prioritas
Kementerian Sosial menyatakan kesiapan menyalurkan bantuan sosial kebencanaan dan bantuan reguler bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Penyaluran bantuan dilakukan berbasis satu data yang telah tervalidasi guna mempercepat proses rehabilitasi sosial dan pemulihan ekonomi warga.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Hotel Daka, Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
“Yang paling krusial dalam penyaluran bantuan sosial kebencanaan adalah soal data dan penyalurannya. Untuk bansos bencana, kita menggunakan satu data sebagai rujukan awal,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, data awal disiapkan oleh BNPB, kemudian ditetapkan pemerintah daerah dan divalidasi Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Satgas. Setelah proses tersebut rampung, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan berdasarkan data final melalui Himbara atau PT Pos Indonesia sesuai kondisi daerah.
“Setelah data ditetapkan dan divalidasi, Kementerian Sosial langsung menyalurkan bantuan berdasarkan data final tersebut. Penyalurannya bisa melalui Himbara atau PT Pos Indonesia, disesuaikan dengan kondisi daerah,” katanya.
Gus Ipul menjelaskan, Kemensos telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan pascabencana, mulai dari santunan korban meninggal dunia dan luka berat, jaminan hidup, pengisian hunian sementara dan hunian tetap, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga terdampak.
“Dari simulasi yang kami lakukan, kebutuhan total sekitar Rp2 triliun. Saat ini lebih dari Rp600 miliar sudah siap disalurkan,” ungkapnya.
Selain bantuan tunai, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik serta mengoperasikan dapur umum. Hingga kini, santunan telah diberikan kepada lebih dari 140 ahli waris korban meninggal dunia, sementara penyaluran bagi korban luka berat masih menunggu penetapan resmi dari kepala daerah.
Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan agar bantuan sosial dimanfaatkan sebagai instrumen percepatan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Ia mendorong agar warga segera diakomodasi dalam program bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.
“Pemberian bantuan ini untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, nantinya menyasar perputaran perekonomian warga,” ujarnya.
Rapat Satgas yang dibuka Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu juga mendengarkan laporan Koordinator Posko Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera DPR RI, T.A. Khalid.
Ia menyebut koordinasi intensif di lapangan menghasilkan sejumlah prioritas, antara lain normalisasi sungai untuk mencegah banjir susulan, pembukaan akses jalan dan jembatan ke wilayah terisolasi, penyediaan hunian sementara, serta pembersihan lingkungan dan rumah warga dengan kerusakan ringan.
“Banyak persoalan teknis di lapangan yang sebenarnya bisa diselesaikan cepat jika komunikasi terbangun. Melalui koordinasi lintas kementerian, banyak hal bisa kita selesaikan,” katanya.
Terkait bantuan sosial reguler, Gus Ipul menambahkan bahwa penyaluran PKH dan bantuan lainnya mengacu pada data hasil pemutakhiran BPS dan akan dilakukan setelah data tersebut tersedia serta diverifikasi.
Kementerian Sosial memastikan koordinasi dengan Kemendagri, DPR RI, BNPB, dan pemerintah daerah terus dilakukan agar penyaluran bantuan pascabencana di Aceh berjalan tepat sasaran dan mendukung pemulihan kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat terdampak.
Penulis: Rizki Rian Saputra/Ter
