Kemensos tegaskan efisiensi dan WFH tak ganggu layanan publik

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan transformasi budaya kerja dan efisiensi energi di Kementerian Sosial tidak boleh menurunkan kualitas layanan publik.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dinas bersama jajaran eselon I dan II, kepala biro, serta pimpinan sentra dan balai se-Indonesia, Rabu (1/4/2026). Rapat digelar secara luring dan daring di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.

Gus Ipul hadir didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Sekretaris Jenderal Robben Rico.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah terkait transformasi budaya kerja dan efisiensi energi. Salah satu poinnya adalah penerapan kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFH) setiap Jumat.

“Negara sedang bertransformasi, menuju produktivitas yang efisien,” ujar Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026)

Ia menegaskan efisiensi harus dimulai dari internal, mulai dari pola kerja, penggunaan energi, hingga perjalanan dinas. Namun, hal itu tidak boleh mengurangi komitmen pelayanan kepada masyarakat.

“Prinsip kita adalah Kemensos hemat, layanan tetap hebat. Jangan ada layanan yang libur ketika WFH,” tegasnya.

Gus Ipul menekankan layanan prioritas tetap berjalan optimal, seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, respons kebencanaan, operasional Sekolah Rakyat, hingga layanan aduan masyarakat.

Unit kerja yang bersentuhan langsung dengan publik diminta menyesuaikan pola kerja tanpa menghentikan layanan.

Ia juga meminta pimpinan unit kerja mendesain ulang sistem kerja, dengan memilah aktivitas yang dapat dilakukan secara digital dan yang harus dilakukan secara langsung.

Menurutnya, Jumat harus dimanfaatkan sebagai “Jumat Produktif Digital” untuk menyelesaikan laporan, evaluasi, rapat daring, serta konsolidasi administrasi.

Selain itu, Gus Ipul menyoroti efisiensi perjalanan dinas dan penggunaan fasilitas kantor. Ia meminta pembatasan perjalanan dinas serta penggunaan kendaraan operasional hanya untuk kebutuhan mendesak.

Penggunaan listrik, air, pendingin ruangan, dan perangkat elektronik juga diminta lebih disiplin.

Ia menegaskan efisiensi harus terukur dan tidak sekadar menjadi slogan. Setiap unit kerja diminta menyusun langkah penghematan lengkap dengan indikator, target, dan mekanisme evaluasi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan pihaknya tengah menyiapkan sistem pengawasan untuk memastikan kebijakan WFH berjalan efektif.

Pengawasan akan diperkuat melalui sistem absensi berbasis lokasi, serta penambahan titik pemeriksaan pada jam kerja.

Menurut Robben, langkah ini penting agar WFH tidak disalahartikan sebagai perpanjangan akhir pekan.

“Supaya nanti saat evaluasi kita bisa menunjukkan hasil. Tidak hanya kualitatif, tetapi kuantitatifnya juga bisa ditampilkan dengan cukup baik,” ujarnya.

Melalui kebijakan ini, Kemensos menegaskan komitmennya mendukung transformasi budaya kerja nasional, tanpa mengabaikan kualitas layanan kepada masyarakat.

Hutomo Budi/Rama