Kemensos tegaskan pengentasan kemiskinan harus berbasis data

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya data sebagai landasan utama dalam setiap program pengentasan kemiskinan. Hal tersebut ia sampaikan dalam audiensi bersama Wali Kota Palopo dan jajaran Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

“Setiap program harus menggunakan DTSEN. Semua harus berbasis data, data, data,” tegas Agus Jabo.

Audiensi ini dihadiri Wali Kota Palopo Amira Maulidyanti, Kadinsos Palopo Zul, Pemimpin Redaksi Jurnal PRISMA LP3ES Fajar Nursahid, Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa, Wakil Direktur LP3ES Erwan Halil, serta Associate LP3ES Arif Wakhidin. Pertemuan membahas sejumlah isu prioritas, antara lain program Sekolah Rakyat, kuota PBI Jaminan Kesehatan, ketersediaan logistik lumbung sosial, dan Rumah Sejahtera Terpadu (RST).

Wali Kota Palopo menyampaikan kesiapan mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya dengan lahan seluas sekitar 5 hektare. Menanggapi hal itu, Wamensos menekankan pentingnya kepastian hukum atas lahan tersebut. “Palopo harus punya SR, dan sertifikat tanahnya harus atas nama Pemkot,” ujarnya.

Agus Jabo menambahkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dengan kapasitas masing-masing 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Sekolah ini, kata dia, tidak hanya menitikberatkan pada aspek akademik, tetapi juga pada pembangunan karakter dan keterampilan siswa melalui konsep talent mapping.

“Siswa Sekolah Rakyat harus berkarakter, terampil, dan beragama. Mereka juga diarahkan untuk menguasai minimal dua bahasa asing sebagai bekal menghadapi tantangan global,” tambahnya.

Wamensos juga menegaskan pentingnya pemerataan akses teknologi. “Mulai dari SD hingga SMA, setiap siswa akan diberikan laptop agar tidak ada lagi kesenjangan teknologi,” katanya.

Selain itu, Wamensos menyoroti persoalan sanitasi yang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan dan masalah kesehatan. Rumah tidak layak huni yang masih banyak ditemui di desil 1 dan 2 DTSEN, menurutnya, menjadi alasan munculnya program pembangunan 3 juta rumah layak huni yang diinisiasi Presiden Prabowo.

Sementara itu, LP3ES memaparkan hasil riset sosial ekonomi yang memperlihatkan tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan struktural di Indonesia. Diskusi berkembang pada upaya memperkuat sinergi pemerintah dan lembaga riset agar kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dapat dijalankan lebih efektif.

Menutup pertemuan, Agus Jabo mengingatkan pentingnya peran aktif Pemerintah Daerah. “Jangan sampai Pemerintah Daerah tidak tahu masalah warganya, seperti kasus di Sukabumi ada warga yang tubuhnya penuh cacing. Kita harus aktif, sinergi, dan berpijak pada data. Itulah fondasi pengentasan kemiskinan,” tandasnya.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter