Kemensos tindak 500 pendamping sosial nakal, 49 dipecat karena pungli

Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan komitmen menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos). Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan bahwa sejak awal tahun 2025 hingga kini, sedikitnya 500 pendamping sosial telah mendapat sanksi disiplin, sementara 49 orang di antaranya diberhentikan karena terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dan pelanggaran etik lainnya.

Dalam wawancara di Elshinta News and Talk edisi siang, Jumat (31/10/2025), Gus Ipul menyatakan bahwa langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya memastikan Bansos tepat sasaran dan dikelola secara transparan. “Kami tidak akan mentolerir penyimpangan sekecil apa pun. Pendamping harus jadi ujung tombak pelayanan, bukan sumber masalah,” tegasnya kepada News Anchor Suwiryo.

Mensos menjelaskan, Kemensos telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Himbara, dan Bank Indonesia. Tujuannya demi memperkuat sistem pembayaran non-tunai agar bantuan langsung diterima penerima manfaat tanpa potongan. Langkah ini juga dimaksudkan meminimalisir celah terjadinya pungli di tingkat lapangan.

Selain pengawasan internal, partisipasi publik melalui aplikasi Cek Bansos juga menjadi mekanisme penting mendeteksi penyimpangan. Masyarakat dapat melaporkan langsung apabila menemukan indikasi pelanggaran atau penerima yang tidak sesuai kriteria. “Kami ingin masyarakat ikut mengawasi. Kalau ada yang tidak sesuai, bisa langsung lapor,” ujar Gus Ipul.

“Penegakan disiplin di internal dan partisipasi publik dari luar adalah dua sisi yang saling melengkapi. Dengan itu, kita ingin bansos benar-benar sampai kepada mereka yang berhak,” tambahnya.

Penulis: Dedy Ramadhany/Ter