Kementerian PU bangun dua puskesmas darurat di Aceh

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membangun dua puskesmas darurat di Provinsi Aceh guna memastikan layanan kesehatan masyarakat terdampak bencana banjir bandang tetap berjalan optimal. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan puskesmas darurat merupakan bagian penting dari upaya kemanusiaan pascabencana.

Kedua puskesmas darurat tersebut adalah Puskesmas Darurat Laklak di Kabupaten Aceh Tenggara dan Puskesmas Darurat Lokop di Kabupaten Aceh Timur.

"Dalam kondisi darurat, pelayanan kesehatan tidak boleh terhenti. Puskesmas darurat ini kami bangun agar masyarakat terdampak tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak, sekaligus memberikan ruang kerja yang aman bagi tenaga medis," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Berdasarkan data progres fisik per 29 Januari 2026, pembangunan Puskesmas Darurat Lokop di Desa Jering, Kecamatan Serbajadi telah mencapai 75 persen sejak dimulai pekerjaan pada 15 Januari 2026 dan ditargetkan selesai Februari 2026 atau sebelum Ramadhan.

Saat ini, pekerjaan fisik difokuskan pada tahap penyelesaian bangunan agar puskesmas dapat segera difungsikan melayani masyarakat. Sementara itu, pembangunan Puskesmas Darurat Laklak di Desa Lawe Mengkudu, Kecamatan Ketambe telah mencapai progres 35 persen.

Sebelum pembangunan puskesmas darurat, pelayanan kesehatan di wilayah ini dilakukan dalam kondisi terbatas akibat kerusakan fasilitas akibat bencana. Pembangunan puskesmas darurat dimulai pada 23 Januari 2026 dan ditargetkan juga rampung pada Februari 2026, dengan pekerjaan saat ini pembangunan instalasi sanitasi dan rangka struktur bangunan.

Kementerian PU memastikan pembangunan puskesmas darurat dilakukan dengan standar teknis yang memadai agar dapat segera difungsikan dan masyarakat kembali memperoleh pelayanan kesehatan secara normal, aman, dan berkelanjutan. Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh menyebabkan fasilitas kesehatan eksisting mengalami kerusakan berat hingga tidak dapat difungsikan secara optimal.

Di beberapa lokasi, pelayanan kesehatan sebelumnya harus dilakukan secara terbatas di bangunan puskesmas yang telah selesai pembersihan lumpur.