KKP tarik investasi kemitraan usaha kelautan-perikanan Rp1,6 triliun
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menarik minat investasi dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan senilai Rp1,60 triliun dalam Investment and Business Matching, yang menjadi rangkaian peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas).
"Nilai tersebut didapat setelah one on one meeting yang melibatkan para investor dalam dan luar negeri selama berlangsungnya kegiatan," kata Plt Dirjen Penguatan Daya Siang Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Dia menyampaikan pada forum itu, KKP menawarkan 36 proyek senilai Rp3,02 triliun, di antaranya pembangunan industri pengolahan ikan tuna, udang, serta logistik rantai dingin di Kabupaten Cilacap.
Kemudian, pembangunan pabrik garam industri oleh di Kabupaten Jeneponto, pembangunan fasilitas pengolahan hasil perikanan dan pusat logistik rantai dingin oleh di Kawasan Industri Bolok, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta pembangunan pabrik pengolahan rumput laut berbasis nori di Jawa Barat.
"Kami fasilitasi pelaku usaha untuk one on one meeting, dan Alhamdulillah terjaring minat investasi dan kemitraan senilai dari Rp1,6 triliun, sekitar 50 persen dari potensi investasi yang ditawarkan di forum," ujar Machmud.
Ia memastikan KKP menyiapkan sejumlah program unggulan guna mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam mendorong swasembada pangan serta kemandirian bangsa melalui ekonomi biru.
Menurutnya, kebijakan ekonomi biru menjadi pilar ekonomi berkelanjutan, baik keberlanjutan sumber daya perikanan maupun keberlanjutan usaha.
Usai kegiatan, Machmud menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang berminat berinvestasi guna mendukung pencapaian target investasi kelautan dan perikanan tahun 2025 sebesar Rp 13,11 triliun.
"Saya juga meminta jajaran untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang menjadi tujuan rencana investasi," jelasnya.
Melalui kegiatan itu, Machmud berharap kesepakatan bisnis dan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia semakin berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target yang telah ditetapkan.
Ia memastikan komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan perizinan, insentif, keamanan dan kestabilan iklim politik, konektivitas, hingga sumber daya manusia terampil sebagai tenaga kerja.
Hal itu ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditandatangani Presiden Prabowo pada pertengahan tahun ini.
"Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kemudahan, karenanya kami mengajak pelaku usaha untuk menjadi bagian dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan turut berinvestasi pada program-program tersebut," katanya.
Investment and Business Matching merupakan bagian dari rangkaian Hari Ikan Nasional (Harkannas) yang diperingati tiap 21 November.
Forum itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal KKP Komjen Pol Rudy Herianto Adi Nugroho dan dihadiri 351 peserta secara luring serta 1.395 peserta secara daring, kanal youtube KKP, dan youtube Ditjen PDSPKP.
Para peserta dari luar negeri di antaranya Head of Mission/CDA Kedutaan Besar Republik Irak, perwakilan Kedutaan Besar Denmark, Kedutaan Besar Kepulauan Solomon, Taipei Economic and Trade Office dan potensial investor dari Tiongkok.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta siapapun untuk tidak takut berkarya dan meniti usaha di sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, industri tersebut masih menyimpan potensi bisnis yang sangat besar.
