Konflik Timur Tengah bisa picu PHK, ekonomi RI masih stagnan

Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap perekonomian Indonesia yang masih stagnan. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan tepat, situasi ini bisa memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal itu disampaikan pakar ekonomi Lembaga Kebijakan Publik, Ichsanudin Noorsy, dalam wawancara program Elshinta News & Talk edisi pagi Radio Elshinta, Rabu (04/03/2026).

Menurut Ichsanudin, konflik geopolitik di Timur Tengah dapat memperburuk tekanan ekonomi nasional, terutama terhadap harga energi dan kebutuhan pokok. Ia menilai ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan gejala stagnasi yang disertai inflasi atau stagflasi.

“Kalau dalam ilmu ekonomi namanya stagnancy. Maksudnya perekonomiannya pertumbuhannya tersendat, stagnan, tapi juga terjadi inflasi,” kata Ichsanudin.

Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,8 hingga 4,9 persen, dengan variasi sekitar 0,2 hingga 0,3 persen. Angka tersebut dinilai menunjukkan pemulihan ekonomi pascapandemi belum sepenuhnya kuat.

Kondisi ini tercermin dari besarnya undisbursed loan atau kredit yang belum tersalurkan di perbankan, mencapai sekitar Rp2.509,4 triliun. Perbankan dinilai masih bersikap wait and see akibat ketidakpastian ekonomi, sehingga dana lebih banyak dialihkan ke Surat Berharga Negara (SBN) dibanding sektor industri.

Dampaknya, industri tidak memperoleh pembiayaan optimal untuk berkembang. Indeks Purchasing Managers Index (PMI) yang berada di bawah angka 50 juga menunjukkan aktivitas manufaktur masih dalam fase kontraksi.

Menurut Ichsanudin, situasi tersebut mendorong perusahaan melakukan efisiensi biaya operasional yang berpotensi berujung pada PHK.

“Banyak terjadi upaya untuk melakukan efisiensi. Efisiensi ini berarti terjadi PHK,” ujarnya.

Ia menambahkan, tekanan ekonomi juga berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin dan menyusutnya kelas menengah. Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin terbatas.

Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi turut memperbesar risiko. Indonesia mengimpor sekitar satu juta barel minyak per hari, sementara subsidi energi mencapai lebih dari Rp410 triliun.

Jika konflik mendorong kenaikan harga minyak dunia, beban subsidi berpotensi meningkat dan semakin mempersempit ruang fiskal negara.

“Jadi itu yang saya sebut sebagai tekanan struktural internal (yang) mendapat tambahan dari tekanan struktural eksternal,” kata Ichsanudin.

Untuk memperkuat ketahanan ekonomi, ia menyarankan pemerintah melakukan langkah strategis, termasuk restrukturisasi utang luar negeri dan peningkatan efektivitas kebijakan fiskal. Anggaran negara perlu diarahkan pada program dengan multiplier effect tinggi agar mampu mendorong pertumbuhan dan membuka lapangan kerja.

Intan Septiana Fizi/Rama