Konflik Timur Tengah memanas, DPR: Petani terancam beban pupuk mahal
Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah Meminta Pemerintah Memitigasi Lonjakan Harga Pupuk Akibat Gangguan Rantai Pasok Global di Selat Hormuz.
Eskalasi konflik di Timur Tengah mulai memicu kekhawatiran terhadap stabilitas sektor pertanian nasional. Komisi IV DPR RI meminta pemerintah segera mengantisipasi lonjakan harga pupuk.
Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, menilai krisis geopolitik global merupakan ancaman nyata. Dampaknya diprediksi mengganggu rantai pasok kebutuhan pertanian di Indonesia.
“Jika tidak diantisipasi, petani akan menanggung beban biaya produksi sangat tinggi. Target swasembada pangan kita bisa terancam,” ujar Hindun, dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2026).
Meskipun Indonesia tidak mengimpor pupuk langsung dari kawasan konflik, tekanan harga global tetap sulit dihindari. Harga pupuk di pasar internasional dilaporkan terus merangkak naik.
Hindun juga menyoroti gangguan distribusi akibat hambatan logistik di jalur pelayaran strategis. Selat Hormuz menjadi titik rawan yang memengaruhi pengiriman pupuk dunia.
Kondisi ini berpotensi menyebabkan kelangkaan pupuk di tingkat petani lokal. Hal tersebut dapat memaksa petani mengurangi dosis pupuk atau menunda masa tanam.
“Jangan sampai saat musim tanam tiba, pupuk justru langka atau harganya mahal. Ini akan menekan margin kesejahteraan petani kita,” tegas politisi PKB tersebut.
DPR, kata Hindun, mendorong pemerintah memperkuat cadangan pupuk nasional dan mempercepat pengembangan industri dalam negeri. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar global.
Selain itu, optimalisasi pupuk organik dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang. Pemanfaatan sumber daya lokal bisa menekan biaya produksi pertanian secara signifikan.
“Ketahanan pangan tidak boleh bergantung pada kondisi global yang tidak menentu. Pemerintah harus memastikan sektor pertanian tetap terlindungi,” pungkas Hindun.
Arie Dwi Prasetyo/Rama
