KPU luncurkan Indeks Partisipasi Pilkada 2024, fondasi penguatan demokrasi menuju 2029

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi meluncurkan Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024, di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat, Sabtu (18/10/2025). IPP menjadi kelanjutan Indeks Partisipasi Pemilu yang sebelumnya dirilis sebagai bagian komitmen KPU dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi publik di setiap tahapan pemilu.

Anggota KPU RI August Mellaz dalam pemaparannya menyatakan bahwa IPP disusun sebagai refleksi kritis atas pengalaman penyelenggaraan pemilu dan Pilkada sebelumnya, sekaligus sebagai instrumen merumuskan kebijakan berbasis data.

“Kami sudah berkomitmen. Dan, komitmen itu kami deliver. Indeks Partisipasi Pemilu 2024 sudah diluncurkan. Sekarang IPP Pilkada 2024 juga kami hadirkan,” ujar Mellaz di hadapan hadirin.

Ia menekankan bahwa selama ini partisipasi publik sering dimaknai sebatas angka kehadiran pada hari pemungutan suara. Padahal keterlibatan masyarakat sudah terjadi sejak tahap awal perencanaan hingga pengawasan.

“Partisipasi tidak boleh direduksi hanya pada hari-H. Kalau kita lihat pada IPP, ada perkembangan luar biasa. Di Pemilu sebelumnya aspek involvement dominan. Sekarang di Pilkada aspek engagement justru lebih kuat,” tegasnya.

Mellaz menjelaskan bahwa penyusunan IPP dilakukan dengan menghilangkan variabel subjektif melalui sistem berbasis data. KPU daerah diminta disiplin memasukkan data yang akan otomatis membentuk indeks partisipasi.

“IPP sepenuhnya mekanik. Semua berbasis data, angka, dan sistem. Begitu data dimasukkan, indeks langsung terbentuk,” ungkapnya.

Dalam hasil IPP Pilkada 2024, terdapat empat provinsi yang meraih kategori partisipatif penuh, yaitu: Jawa Timur, Jawa Tengah,Sulawesi Utara, Sulawesi Barat Mellaz memberikan apresiasi kepada jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan kualitas partisipasi dalam Pilkada serentak tersebut.

Lebih lanjut, August Mellaz menyebut IPP akan menjadi dasar penyusunan program dan strategi partisipasi Pemilu KPU hingga menuju Pemilu 2029. “Dengan mekanisme ini, kita tidak lagi berandai-andai. Kita sudah punya benchmark dan baseline. Itu yang paling penting,” tuturnya.

IPP juga menjadi bagian dari misi KPU untuk mendokumentasikan seluruh pengalaman teknis dan taktis penyelenggaraan pemilu menjadi pengetahuan institusional. “Ini baru puncak gunung es. Lebih dari 80 produk pengetahuan Pilkada telah dihasilkan dari lapangan. KPU sedang bergerak menjadi pusat pengetahuan kepemiluan,” ungkap Mellaz.

Menutup pemaparannya, Mellaz menyebut penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun yang sama, disertai penyusunan indeks partisipasi secara konsisten dan tepat waktu, merupakan tonggak penting dalam sejarah pemilu Indonesia.

Penulis: Dedy Ramadhany/Ter