KPU tegaskan IPP jadi instrumen data dorong kebijakan Pilkada lebih partisipatif

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz menegaskan bahwa peluncuran Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 bukan sekadar publikasi data, tetapi menjadi instrumen penting bagi pembentukan kebijakan penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang. Hal ini disampaikan Mellaz saat sesi doorstop bersama wartawan usai acara peluncuran IPP Pilkada di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat, Sabtu (18/10/2025).

“Hari ini, KPU kembali memegang teguh komitmen. Setelah meluncurkan Indeks Partisipasi Pemilu, sekarang kami resmi merilis Indeks Partisipasi Pilkada,” ujar Mellaz.

Menurutnya, IPP Pilkada disusun dengan memotret partisipasi masyarakat tidak hanya pada hari pemungutan suara, tetapi sejak awal tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara. “Variabel yang kami ukur mulai dari voter registration, pencalonan, kampanye, sampai penutupan hasil. Tahapan itu kami lihat satu per satu untuk membaca bagaimana partisipasi berlangsung,” jelasnya.

Menanggapi wacana Pilkada tidak langsung yang sempat muncul dalam diskusi, Mellaz menegaskan bahwa KPU menyerahkan sepenuhnya pada pembentuk kebijakan. Namun, KPU tetap berkepentingan memberikan data yang akurat berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. “Kalau nanti ada perubahan sistem, itu kewenangan DPR dan Pemerintah. Tapi KPU punya data dan pengalaman yang tidak dimiliki pihak lain. Itu yang akan kami kontribusikan,” tegasnya.

Mellaz mengungkapkan dalam IPP Pilkada, tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan pergeseran signifikan. Jika pada IPP Pemilu sebelumnya level involvement masih dominan, kini dalam Pilkada terdapat peningkatan ke level engagement. “Hampir 400 kabupaten/kota kini berada di level engagement. Artinya publik tidak hanya hadir, tapi mulai terlibat aktif dalam proses Pilkada,” ujarnya.

Meski demikian, Mellaz menyebut masih ada pekerjaan rumah untuk mendorong partisipasi menuju level fully participatory, yakni partisipasi yang bukan hanya aktif tetapi juga memiliki kesadaran politik untuk ikut mempengaruhi kebijakan.

KPU juga membuka ruang evaluasi lanjutan dengan melibatkan para ahli di luar KPU. Setelah peluncuran IPP, dokumen pengukuran akan dibedah dalam kelas-kelas teknis untuk penyempurnaan variabel. “Meskipun indeksnya sudah selesai, kami masih membuka ruang diskusi. Setelah ini akan dibahas bersama para ahli agar indikator partisipasi ke depan lebih tajam,” tutur Mellaz.

Ia menegaskan, hasil IPP akan menjadi dasar perencanaan program partisipasi pemilih menuju Pemilu dan Pilkada serentak 2029.

Penulis: Dedy Ramadhany/Ter