Kredit UMKM turun Rp3 T, Marwan Jafar kritik fokus Bank ke korporasi
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Jafar, mendesak Bank Indonesia (BI) untuk melakukan koreksi besar terhadap fokus penyaluran kredit perbankan nasional. Hal ini menyusul temuan data yang menunjukkan penurunan signifikan pembiayaan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Marwan menyoroti kinerja perbankan periode 2025 hingga triwulan pertama 2026 yang menunjukkan tren negatif pada sektor kerakyatan. Tercatat, penyaluran kredit ke UMKM dan koperasi merosot dari Rp79 triliun menjadi Rp76 triliun.
“Penurunan kredit UMKM sebesar Rp3 triliun ini perlu dijelaskan secara terbuka dan transparan kepada publik. BI sebagai otoritas makroprudensial seharusnya bisa mendorong bank negara maupun swasta agar tidak hanya nyaman fokus pada korporasi besar,” ujar Marwan Jafar dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Legislator asal Jawa Tengah ini menyayangkan alokasi anggaran BI untuk program pengembangan UMKM yang realisasinya hingga kini belum mencapai 100 persen. Menurutnya, penguatan sektor riil adalah instrumen krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di samping tugas rutin menjaga nilai tukar dan inflasi.
“BI jangan hanya terpaku pada stabilitas moneter di atas kertas, tetapi harus hadir memberikan solusi nyata bagi hambatan pembiayaan pelaku usaha kecil,” tegasnya.
Selain masalah UMKM, Marwan mencermati proyeksi devisa negara tahun 2026 yang cenderung moderat. Ia meminta BI memberikan penjelasan rinci agar pelaku usaha mendapatkan kepastian arah kebijakan di tengah ancaman perlambatan global.
“Penyaluran kredit ke sektor produktif dan eksportir sangat penting untuk memperkuat cadangan devisa. BI harus lebih serius mendorong perbankan agar berpihak pada mereka demi menjaga daya tahan ekonomi nasional secara menyeluruh,” tambah Marwan.
Komisi XI DPR RI berharap BI mampu mengambil langkah konkret untuk membalikkan tren penurunan kredit UMKM menjadi pertumbuhan positif di sisa tahun 2026, sekaligus memastikan perbankan nasional berkontribusi lebih besar pada ekonomi kerakyatan.
Arie Dwi Prasetyo/Rama
