Kritik, framing, dan tanggung jawab di ruang publik

Dunia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Invasi militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran memberikan guncangan yang luar biasa terhadap dunia internasional, termasuk negara kita, Indonesia. Isu-isu liar pun bermunculan di mana-mana. Ada yang menyebut Perang Dunia ke-3 sudah di depan mata. Lalu isu liar mengenai harga BBM yang akan segera naik, imbas ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran yang menghambat distribusi impor minyak, dan lain-lain.

Berbagai isu tersebut sangat mewabah, utamanya di media sosial. Banyak konten kreator yang kemudian membuat konten-konten analisis yang cenderung memuat narasi pesimisme. Konten dengan narasi sensasional. Ada juga yang membuat konten-konten meme untuk bahan candaan dan diakui itu lumayan sebagai sebuah hiburan.

Sosok yang dekat dengan Presiden Prabowo Subianto, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, dalam sebuah kesempatan dimuat media menyampaikan ihwal beberapa selentingan negatif yang menyasar keberjalanan program-program pemerintah. Semuanya dimulai dari perdebatan di media sosial yang dimulai pasca-Pemilu 2024.

Sesungguhnya perbedaan adalah hal yang wajar di era demokrasi. Hal yang tidak wajar, kadang bahkan overdosis, adalah ketika perbedaan tersebut melahirkan umpatan verbal, caci maki, fitnah, cercaan yang berujung pada polarisasi masyarakat yang begitu kentara. Dasco tak sekadar pimpinan DPR-RI, tapi juga Ketua Harian Partai Gerindra, figur kepercayaan politik Presiden Prabowo. Kita tidak salah jika menyimpulkan bahwa kekhawatiran Dasco adalah pantulan kekhawatiran dari Presiden Prabowo.

Ada satu hal yang perlu diketahui oleh para pembuat konten-konten media tersebut. Terpaan konten yang sifatnya pesimisme seperti itu bisa mempengaruhi pemaknaan dan pemahaman masyarakat. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh George Gerbner dalam Teori Kultivasi. Teori tersebut menjelaskan bahwa paparan media secara terus-menerus dapat membentuk persepsi masyarakat tentang realitas sosial. Ketika media menarasikan pesimisme, maka terlahirlah pesimisme dari masyarakat yang mengonsumsi narasi tersebut.

Media konvensional mungkin punya gatekeeper. Ada yang mengawasi, ada entitas tersendiri di dalam kantor berita yang kemudian mempertimbangkan efek dari sebuah narasi yang akan diterbitkan. Berbagai pertimbangan kemudian dipikirkan ketika akan menerbitkan sebuah tulisan, namun pembuat konten di media sosial tidak memiliki hal tersebut. Mereka tidak memiliki mekanisme untuk mempertimbangkan efek dari konten yang mereka unggah. Tujuan mereka hanya riding the algorithm dan kemudian viral, sehingga viewers melonjak.

Politik demokrasi adalah politik yang sifatnya partisipatif, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Politik partisipatif akan memunculkan ruang dialog terbuka, pasti ada yang mendukung dan ada yang oposisi. Perbedaan pendapat adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi, pun juga dengan mengungkapkan pendapat.

Contoh yang paling dekat adalah Panji Pragiwaksono dalam tayangan special show Mens Rea yang tayang di salah satu platform. Banyak yang kemudian melaporkan, karena merasa dikritik. Meskipun demikian, banyak juga pejabat pemerintahan yang tidak mendukung adanya aksi pelaporan tersebut. Itu menjadi salah satu indikator bahwa pemerintahan saat ini tidak menutup diri terhadap kritikan. Kritik, masukan, bukanlah hal yang tabu bagi pemerintahan hari ini.

Seperti kita tahu, banyak program Presiden Prabowo yang sedang digulirkan hari ini yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, misalnya Sekolah Rakyat. Program tersebut memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang mampu, kalangan keluarga marjinal, untuk bisa merasakan pendidikan berkualitas. Bahkan, mereka pun kini bisa bermimpi kelak kuliah di Ivy League, kampus-kampus AS dengan reputasi akademik tinggi, selektivitas ketat macam Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Brown, Dartmouth, Cornell, dan University of Pennsylvania. Di era-era lalu, mereka yang berlatar anak gelandangan, tukang sampah dan kalangan marjinal bermimpi itu pun mustahil. Kini terbuka, dengan Sekolah Rakyat.

Lalu ada program MBG yang memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan makanan layak dan mencegah stunting.

Dalam pelaksanaannya, memang masih terdapat kekurangan yang perlu partisipasi publik untuk memperbaikinya. Ya, itu betul. Masih banyak aktor pengeksekusi kebijakan di level grassroots yang masih belum mulus menjalankan visi dan tujuan baik dari program-program populer dan humanis yang digagas Presiden Prabowo tersebut. Ya, itu betul, namun kekurangan dari program-program tersebut jangan dianggap sebagai sesuatu yang final dan tidak bisa diperbaiki lagi.

Untuk memperbaiki hal tersebut, pemerintah membutuhkan partisipasi warga. Ya, WNI yang masih menginginkan perbaikan untuk bangsa dan negeri ini. Alangkah baiknya kita jangan membuat framing bahwa program-program tersebut tidak efektif, tidak akan sukses, hanya buang-buang anggaran, klaim menihilkan, dan sebagainya. Ini mungkin terkesan klise, tapi jangan memberikan kritik tanpa adanya masukan atau solusi konstruktif.

Robert Entman, pencetus teori Framing, menjelaskan bahwa ada empat langkah dalam membentuk framing. Dalam teori framing yang dikemukakan oleh Robert M. Entman, proses pembingkaian suatu isu dalam media dapat dijelaskan melalui empat langkah utama. Pertama, define problem, yaitu proses ketika media menentukan dan mendefinisikan suatu peristiwa sebagai masalah tertentu, sehingga publik memahami apa yang sedang terjadi.

Kedua, diagnose causes, yaitu tahap ketika media mengidentifikasi penyebab dari masalah tersebut serta pihak atau faktor yang dianggap bertanggung jawab. Ketiga, make moral judgement, yaitu pemberian penilaian moral terhadap peristiwa, aktor, atau kondisi yang dibahas, sehingga pembaca diarahkan untuk melihat apakah sesuatu dianggap benar, salah, baik, atau buruk.

Langkah terakhir yang kemudian terkadang suka dilupakan oleh banyak orang, yaitu treatment recommendation. Tahap ini adalah tahap ketika media menawarkan solusi, rekomendasi, atau tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi masalah yang telah dibingkai sebelumnya. Kita terkadang memberikan kritik, tapi lupa memberikan solusi atas kekurangan yang kita kritik.

Dalam konteks demokrasi yang sehat, kritik tentu merupakan bagian penting dari partisipasi publik. Hanya saja, kritik yang baik tidak berhenti pada penunjukan kesalahan semata, melainkan juga menghadirkan gagasan perbaikan yang konstruktif. Di sinilah pentingnya langkah treatment recommendation. Setiap kritik seharusnya tidak hanya membangun persepsi mengenai masalah, tetapi juga membuka ruang solusi agar masyarakat tidak terjebak pada narasi pesimisme.

Dengan demikian, ruang publik tidak dipenuhi oleh keluhan dan cercaan semata, melainkan oleh dialog yang produktif, yang pada akhirnya mampu memperkuat kualitas demokrasi sekaligus mendorong perbaikan kebijakan demi kepentingan bersama.