Legislator soroti banyaknya lapangan padel yang langgar tata kota

Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E Justin Adrian menyoroti banyaknya lapangan padel yang melanggar tata ruang di ibu kota.

“Kami tidak menentang adanya olahraga padel. Akan tetapi, sudah terlalu banyak usaha padel yang melanggar tata ruang atau malah jadi gangguan terhadap warga di lingkungan sekitarnya,” kata Justin saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, Justin pun meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bertindak tegas sebelum isu terkait padel di Jakarta menjadi masalah yang lebih besar. Apalagi, banyak pula lapangan padel yang dibangun di jalan-jalan sempit. Hal itu cukup mengganggu arus lalu lintas, terutama bagi warga sekitar.

“Selama ini, Pemprov DKI seolah-olah menomorduakan dampak sebuah bangunan terhadap lingkungannya. Sehingga, bangunan-bangunan seperti mal-mal dibiarkan menjejali ibu kota tanpa mempedulikan masyarakat setempat. Kali ini, fenomenanya terulang dengan lapangan padel,” ujar Justin.

Dia menilai protes warga terkait kehadiran padel di tengah pemukiman yang akhir-akhir ini marak di media sosial merupakan respon wajar. Menurutnya, warga berhak menuntut perbaikan dari pemerintah. Oleh karenanya, dia berharap pemerintah dapat segera mengatasi persoalan tersebut.

“Kini, saatnya di mana dampak gangguan sebuah usaha, apa pun itu, termasuk lapangan padel, dinomorsatukan,” kata Justin.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melarang lapangan padel dibangun di perumahan agar tak mengganggu keseharian warga setempat. Namun, peraturan itu hanya berlaku untuk lapangan padel yang baru akan dibangun.

Sementara, lapangan padel yang ada di pemukiman warga dan sudah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pramono memerintahkan jajarannya seperti wali kota hingga camat untuk dapat bernegosiasi dengan pemilik. Pramono meminta agar lapangan padel berizin yang ada di pemukiman warga maksimal beroperasi hingga 20.00 WIB agar tak mengganggu masyarakat.