Menaker bidik Magang Nasional 2026 menjangkau semua provinsi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan program Magang Nasional dapat menjangkau seluruh provinsi di Indonesia pada pelaksanaannya tahun ini. Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pemerintah ingin program magang tidak hanya terkonsentrasi di Jawa, tetapi tersebar merata agar kesempatan kerja bagi lulusan muda semakin terbuka di berbagai daerah.

“Dari data MagangHub, saat ini memang masih banyak penumpukan magang di Pulau Jawa. Kita ingin agar ini tersebar jadi ada di tiap provinsi,” kata Yassierli.

Untuk mewujudkan pemerataan tersebut, Kemnaker menyiapkan penguatan ekosistem magang di daerah. Strateginya dimulai dari pemetaan target setiap provinsi berdasarkan sektor unggulan dan kapasitas industrinya, serta memperbanyak mitra penyelenggara program magang, baik perusahaan maupun instansi pemerintah.

“Kita tetapkan peta target per provinsi yang realistis, berbasis sektor unggulan dan kapasitas industri daerah, bukan sekadar pemerataan angka,” ujar Yassierli.

Setiap daerah, lanjut dia, didorong memiliki jumlah mitra aktif, mentor yang siap membimbing, serta rencana pembelajaran yang jelas agar kualitas tetap terjaga meski program diperluas. Lebih lanjut, Menaker juga menekankan agar proses pemilihan tempat magang melalui MagangHub dibuat lebih adil bagi semua daerah.

Peserta tetap bebas memilih perusahaan tujuan, tetapi pemerintah akan membuat perusahaan di luar Jawa lebih mudah ditemukan di platform dan lebih menarik untuk dipilih, terutama yang memiliki standar pembinaan yang baik.

“Peserta magang memilih sendiri perusahaan tujuan. Jadi ini juga menjadi tantangan bagi perusahaan, bagaimana agar mereka dapat dipilih oleh para peserta magang? Ada kompetisi sesama peserta, dan juga sesama perusahaan,” katanya.

Menurut Yassierli, perusahaan yang diminati peserta harus menunjukkan komitmen nyata, termasuk menyediakan pembelajaran yang terstruktur serta dukungan fasilitas yang memadai.

Sementara itu, Menaker sebelumnya mengatakan, pembayaran uang saku mengacu pada hasil verifikasi logbook. Ia juga menyampaikan bahwa pada Februari ini uang saku mengikuti upah minimum kabupaten/kota/provinsi 2026, sesuai ketentuan yang berlaku.