Mendagri percepat pemulihan layanan pemda pascabencana Sumatra

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan kementeriannya kini fokus melakukan percepatan pemulihan layanan di kantor pemerintah daerah (pemda) yang terdampak bencana di Sumatra.

"Bagi saya adalah dua hal untuk pemulihan, yaitu ketika kantor pemerintahan berjalan dengan normal, yang kedua adalah ekonomi berjalan yang ditandai dengan aktivitas jual beli masyarakat. Jadi akan percepat pemulihan layanan pemerintahan daerah," katanya di Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu.

Dalam upaya mempercepat pemulihan layanan di kantor pemda tersebut, pihaknya mengerahkan 1.138 personel Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai tenaga bantuan percepatan pemulihan pascabencana.

Pengiriman 1.138 personel praja IPDN secara bertahap, di mana saat ini 413 personel diberangkatkan menuju Medan dan selanjutnya 414 personel diterjunkan ke Aceh.

"Untuk hari ini 413 personel, besok 414 personel masuk tahap kedua kemudian tahap ketiga 179 personel. Dan yang sudah ada di lokasi namanya tim advance, sudah 132 personel jadi totalnya 11.138 personel," katanya.

Ia menjelaskan dari ribuan personel IPDN ini ditugaskan untuk membantu penanganan pascabencana dengan fokus daerah yang dinilai mengalami dampak paling berat, khususnya wilayah dengan pemerintahan yang tidak berjalan efektif akibat kerusakan parah.

Dia menyatakan mencatat 22 desa yang hilang akibat bencana, dengan rincian 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat.

Selain itu, tercatat 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut terdampak sehingga pemerintahan desa tidak dapat berfungsi secara normal.

"Hampir seluruh daerah-daerah yang terdampak ada 52 daerah. Di kawasan dan kota di tiga provinsi di Aceh, 18 di Sumatera Utara kemudian tiga di Sumatera Barat paling cepat rekaver dan tinggal tiga daerah yang menjadi atensi utama, yaitu Agam," katanya.

Ia menyebutkan wilayah Aceh saat ini menjadi dampak terbesar, yakni 1.455 kantor desa terdampak, disusul Sumatera Utara 93 kantor desa terdampak, dan Sumatera Barat 32 kantor desa.

Ia menyebut wilayah Aceh Utara dan Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah desa terdampak yang terbanyak.

Selama penugasan, para praja IPDN beserta pengasuh akan menjalankan dua tugas utama, yakni membantu kegiatan pembersihan lokasi pascabencana di wilayah terdampak.

Selain itu, mereka akan mendukung pemulihan dan pengaktifan kembali pemerintahan agar layanan dasar kepada masyarakat dapat kembali berjalan.

"Kedua nanti adalah membangkitkan desa-desa yang cukup banyak lebih dari 200, di sana yang belum berjalan Dukcapil layanan publik yang lain itu harus bisa dihidupkan, target waktu mereka sebulan dan ini masuk kurikulum kita anggap ini sebagai bagian kerja nyata kuliah," kata dia.