Menko Muhaimin bentuk satgas pesantren, dorong penanggulangan bangunan rawan

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendorong seluruh pondok pesantren agar lebih adaptif dalam menanggulangi kerawanan bangunan. Upaya ini dilakukan untuk menjamin keselamatan santri dan mencegah terulangnya peristiwa ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, yang menelan puluhan korban jiwa.

“Penanggulangan ini penting agar keselamatan santri terjamin. Kita ingin pesantren beradaptasi dan tanggap terhadap ancaman kerawanan dari sisi bangunan fisik,” ujar Muhaimin dalam pertemuan bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Gus Imin menyampaikan bahwa pemerintah akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Pesantren. Satgas ini akan berfokus pada audit dan penanganan pesantren yang dinilai paling rawan dari sisi struktur bangunan. Audit dilakukan bersama Kementerian PU, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Langkah pertama kita adalah membentuk Satgas Pembangunan Pesantren, dimulai dari yang paling rawan. Audit dilakukan oleh pasukan dari Kementerian PUPR, dengan dukungan data dari daerah dan laporan masyarakat,” jelasnya.

Sebagai bagian dari langkah cepat, pemerintah juga akan membuka hotline nasional untuk menampung laporan dari pesantren yang merasa bangunannya berisiko. Melalui hotline tersebut, pesantren dapat meminta pendampingan dan pengecekan langsung dari tim teknis PU.

Menko Muhaimin menegaskan, seluruh proses perizinan bangunan dan pendampingan teknis akan diberikan secara gratis. Ia juga meminta seluruh pesantren yang sedang membangun untuk menghentikan sementara kegiatan konstruksi jika belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Semua proses perizinan dan pendampingan gratis. Tapi pembangunan tanpa izin harus dihentikan dulu. Kita ingin semua pesantren tertib dan aman,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut audit awal akan dilakukan secara sampling di provinsi dengan jumlah pesantren terbesar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, serta diperluas ke Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan.

“Fokus awalnya adalah pesantren yang paling rawan. Kita kerja paralel yang bisa kita audit hari ini, kita kerjakan hari ini. Masyarakat juga bisa melapor lewat hotline yang akan segera kita umumkan,” kata Dody.

Cak Imin menambahkan, anggaran awal program ini akan bersumber dari APBN, namun pemerintah juga membuka peluang bagi kontribusi dunia usaha di tahap berikutnya.

“Untuk sementara kita pakai APBN. Kalau nanti ada bantuan swasta, tentu akan kita sambut. Yang penting sekarang kita tangani dulu yang rawan,” ujarnya.

Cak Imin berharap kolaborasi lintas kementerian ini bisa memperkuat sistem keselamatan bangunan pesantren sekaligus menjadi momentum bagi lembaga pendidikan keagamaan agar lebih adaptif terhadap standar keamanan dan tata kelola pembangunan.

“Cukup sekali ini saja terjadi musibah yang mengharukan dan mengerikan. Mari kita bahu-membahu menjaga keselamatan santri,” pungkasnya.

(Arie Dwi Prasetyo)