Mensos ajak Pemda kawal penyaluran bansos tambahan Rp30 T

Program stimulus Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) senilai lebih dari Rp30 triliun telah mulai disalurkan untuk 35.04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan perlu adanya koordinasi dengan Pemda agar bantuan tepat sasaran.

Hal ini dikarenakan data yang bersifat dinamis, sehingga Pemerintah Daerah perlu membantu pengecekan ke lapangan (groundcheck) memastikan data penerima sesuai dengan kriteria.

"Kita tinggal mulai menyalurkan. Kita perlu koordinasi. Kita tentu berharap bantuan ini diterima oleh mereka yang memenuhi kriteria yaitu yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4. Di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang Insya Allah mulai hari ini juga bisa dilihat lewat aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pusdatin (SIKS-NG)," papar Gus Ipul dalam rapat koordinasi dengan seluruh Dinas Sosial se-Indonesia melalui zoom meeting di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Selain Pemda, Gus Ipul juga akan melibatkan para pendamping serta pilar sosial melakukan edukasi, pendampingan, dan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS).

"Didampingi supaya pemanfaatannya sesuai peruntukkannya. Mereka juga diharapkan nanti melaporkan kendala penyaluran BLTS di wilayahnya. Intinya bahwa proses salur ini kita manfaatkan sekaligus untuk groundcheck, sehingga kita bisa mengetahui kondisi objektif dari para penerima manfaat itu. Kita harapkan Bapak-Ibu sekalian ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan," kata Gus Ipul.

Mensos juga menyampaikan tujuan BLTS adalah menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyasar KPM yang berada pada desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Gus Ipul juga menjelaskan KPM BLTS terdiri lebih dari 20.8 juta KPM regular penerima bansos, dan 14 juta lebih KPM baru yang sebelumnya belum masuk sebagai penerima bantuan regular. Kemudian penyalurannya berada di triwulan IV. Proses salurnya juga melalui dua cara yaitu untuk yang regular melalui Himbara dan untuk KPM baru akan melalui PT Pos Indonesia. "Ini yang baru karena belum memiliki rekening," ungkapnya.

Bantuan yang diberikan senilai Rp300 ribu per bulan pada bulan Oktober, November dan Desember yang diberikan satu kali dengan total Rp900 ribu. Sehingga dengan adanya BLTS, para KPM regular menerima total Rp1,5 juta. "KPM baru menerima Rp900 ribu yang memerlukan verifikasi, dan data ini akan kita sampaikan ke Pemda, Pemerintah Kota. Kita ingin waktunya 5 hari ke depan," tambahnya.

Targetnya verifikasi data ini dalam Waktu lima hari. "Kita berpacu dengan waktu dan data yang sudah diverifikasi itu akan kita langsung teruskan ke PT Pos Indonesia, untuk bisa langsung segera disalurkan. Karena arahan Bapak Presiden, ini agar bisa segera disalurkan," katanya.

Sementara untuk KPM regular yang melalui Himbara telah disalurkan sejak Senin (20/10/2025) secara bertahap.

Penulis: Suwiryo/Ter