Mensos sebut digitalisasi bansos pangkas kesalahan data hingga 28 persen

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut digitalisasi bansos menekan kesalahan data penerima bantuan sosial. Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul saat sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN di Kabupaten Pasuruan, Sabtu (7/2/2026).

Gus Ipul menjelaskan, sebelum digitalisasi, tingkat kesalahan data bansos masih sangat tinggi.

“Kita menggunakan data lama itu 77 persen error. Artinya ada 77 persen masyarakat yang seharusnya dapat bansos tapi tidak dapat,” kata Gus Ipul.

Ia menyebut hasil uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi menunjukkan penurunan kesalahan yang signifikan.

“Setelah kita ukur dengan DTSEN, error-nya turun tinggal 28 persen,” ujarnya.

Sebelum DTSEN diterapkan, exclusion error Program Keluarga Harapan mencapai 77,7 persen. Sementara itu, exclusion error Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT berada di angka 70 persen.

Setelah digitalisasi, exclusion error PKH turun menjadi 28,2 persen. Untuk BPNT, kesalahan data menurun hingga 17,6 persen.

Perbaikan juga terjadi pada inclusion error atau penerima tidak layak yang terdaftar. Kesalahan inclusion error PKH turun dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen. Sementara BPNT turun dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen.

“Harapannya agar nanti error-nya di bawah 10 persen hingga di bawah 5 persen,” jelas Gus Ipul.

Ia mengakui akurasi data bansos tidak mungkin mencapai 100 persen. Menurutnya, perubahan sosial seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk terus terjadi.

Karena itu, Gus Ipul menekankan peran RT, RW, kepala desa, lurah, dan camat dalam pemutakhiran data. Keterlambatan pembaruan data berisiko membuat bansos tidak tepat sasaran.

Meski data nasional dirilis BPS setiap tiga bulan, pemutakhiran di desa bisa dilakukan setiap hari.

Saat ini, digitalisasi bansos berbasis DTSEN diuji coba di 40 kabupaten dan kota serta satu provinsi. Program ini melibatkan DEN, Komdigi, KemenpanRB, BPS, Kemendagri, dan kementerian terkait.

“Kalau ini nanti sukses, maka kita akan mulai luncurkan di seluruh Indonesia,” kata Gus Ipul.

Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori menyatakan dukungan penuh terhadap pemutakhiran DTSEN.

“DTSEN bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen kunci untuk mewujudkan keadilan sosial,” ujarnya.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menginstruksikan perangkat daerah dan desa aktif memperbarui data.

Acara tersebut dihadiri anggota Komisi VIII DPR Saiful Nuri dan Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo.

Suwiryo/Rama