Mentan tinjau langsung proses pemulihan sawah terdampak di Aceh
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau langsung pemulihan tahap awal sawah terdampak banjir dan longsor di Aceh, memastikan rehabilitasi lahan, bantuan sarana produksi, serta percepatan tanam berjalan tepat waktu.
Mentan bersama rombongan tiba di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Aceh, Kamis, sekitar pukul 08.30 WIB, dan meninjau langsung areal persawahan yang masih terendam lumpur pasca-bencana.
Dalam peninjauan tersebut, Mentan meminta jajaran Kementerian Pertanian memastikan proses rehabilitasi berjalan cepat, tepat sasaran, serta mampu mengembalikan fungsi lahan pertanian agar petani segera kembali berproduksi.
"Jadi seluruh tim terima kasih, kami minta seluruh swakelola, kalau perlu petaninya ikut kerjakan sendiri. Dan itu dibayar pemerintah," kata Mentan saat berdialog dengan jajarannya dalam peninjauan tersebut.
Dia menegaskan, seluruh pekerjaan rehabilitasi dilakukan secara swakelola dan padat karya, melibatkan petani setempat, dibiayai pemerintah, tanpa menggunakan kontraktor besar agar manfaat ekonomi langsung dirasakan masyarakat.
"Jadi swakelola, jadi padat karya. Jadi ini nggak kemana-mana, nggak usah pakai kontraktor besar, apalagi kecil-kecil begini," ucap Amran.
Selain perbaikan lahan, pemerintah juga menyalurkan bantuan benih dan pupuk bagi petani terdampak, sebagai upaya mempercepat masa tanam berikutnya serta menjaga produktivitas pertanian di wilayah Aceh.
"Dan benih benihnya, pupuknya Alhamdulillah dibantu pemerintah," tambahnya.
Dalam kunjungannya di dampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, bersama Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan penjabat lainnya.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sawah terdampak bencana di wilayah Aceh secara keseluruhan mencapai 54.233 hektare tersebar di 21 kabupaten/kota dengan rincian kategori ringan 23.893 hektare, sedang 8.759 hektare, berat 21.851 hektare.
Untuk tahap awal rehabilitasi dilakukan seluas 13.707 hektare tersebar di Aceh 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.
Kementerian Pertanian telah menyiapkan anggaran Rp1,49 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sekaligus mengusulkan tambahan anggaran Rp5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan pertanian di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera.
Amran menegaskan, pihaknya bergerak cepat memulihkan sektor pertanian pasca-bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor tersebut melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Daerah yang paling terdampak antara lain Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Berdasarkan data per 13 Januari 2026, luas sawah terdampak di ketiga provinsi mencapai 107.324 hektare. Rinciannya, sawah rusak ringan seluas 56.077 hektare, rusak sedang 22.152 hektare, dan rusak berat 29.095 hektare.
Dari total tersebut, lahan tanaman padi dan jagung yang mengalami puso atau gagal panen mencapai 44,6 ribu hektare.
Selain itu, lahan perkebunan non-sawit seperti kopi, kakao, dan kelapa dalam terdampak seluas 29.310 hektare. Lahan hortikultura yang rusak mencapai 1.803 hektare, sementara jumlah ternak mati atau hilang tercatat lebih dari 820 ribu ekor.
Kementan juga mencatat kerusakan infrastruktur pertanian, antara lain 58 unit Rumah Potong Hewan (RPH), 2.300 unit alsintan hilang, 74 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) rusak, 3 bendungan rusak, jaringan irigasi rusak sepanjang 152 kilometer, serta 820 unit jalan produksi terdampak.
“Tentu data dampak bencana ini bersifat dinamis dan terus kami perbarui setiap hari melalui koordinasi intensif antara unit Eselon I Kementerian Pertanian dan dinas pertanian di daerah terdampak,” kata Mentan.
