Menteri Dody pastikan transparansi dan akuntabilitas APBN di PU

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Pekerjaan Umum demi menjaga kepercayaan publik di tengah isu penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Ia mengaku selama ini Kementerian PU telah memiliki sistem pengelolaan yang berjalan, namun terus dilakukan perbaikan dan pembaruan mengikuti perkembangan teknologi serta perangkat lunak terkini di dunia.

"Sebenarnya selama ini kita sudah punya sistem, cuman memang sistem ini sedang kita perbaiki dari waktu ke waktu, kita update dengan segala macam software yang ada di di dunia," kata Dody sebagaimana pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Ia menuturkan pembaruan sistem tersebut diharapkan mampu memperkuat tidak hanya aspek akuntabilitas dan integritas, tetapi juga meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dalam setiap program pembangunan yang dijalankan kementerian secara menyeluruh.

"Sehingga harapannya tidak hanya masalah akuntabilitas maupun integritas dan effectiveness, tapi juga kebermanfaatan kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Dody menekankan setiap penggunaan anggaran negara harus memberikan dampak nyata dan manfaat luas bagi masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah pusat. Menurutnya, setiap satu rupiah yang dibelanjakan untuk pembangunan harus mampu memberikan manfaat berlipat, bahkan hingga puluhan kali, bagi masyarakat yang merasakan langsung hasil dari program tersebut.

"Karena itu yang selalu diinstruksikan Pak Presiden pada kami-kami. Satu rupiah, satu rupiah yang dipakai untuk membangun sesuatu, itu harus berikan manfaat 10, 20 kali kepada masyarakat yang terdampak. Jadi, itu yang kami kerjakan hari ini," tuturnya.

Selain itu, Dody mengungkapkan proses audit internal di kementeriannya terus berlangsung sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola yang baik. Ia menegaskan audit tersebut dilakukan secara berkala dan menyeluruh sehingga hasilnya menjadi dasar dalam meningkatkan kinerja, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan program dan anggaran kementerian.

Menurutnya, kementeriannya juga berkomitmen mendukung setiap proses yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan, guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara profesional dan bertanggung jawab.

"Kan saya diperintah Pak Presiden untuk bersih-bersih, ya ini salah satu yang sudah saya lakukan. Kira-kira gitu," kata Dody.