Menteri Purbaya ungkap dugaan penggelapan PPN oleh perusahaan baja China

Elshinta.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengungkap dugaan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh sejumlah perusahaan di sektor baja dan bahan bangunan. Praktik ini dinilai merugikan pendapatan negara dalam jumlah besar.

Purbaya mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut diduga dimiliki warga negara asal Cina dan beroperasi di Indonesia tanpa membayar pajak. Mereka disebut menjual produk secara tunai langsung kepada klien tanpa menyetorkan PPN.

Purbaya menyebut potensi kerugian negara dari sektor baja saja diperkirakan mencapai sekitar Rp4 triliun dalam satu tahun.

“Kalau baja saja potensinya bisa empat triliun lebih setahun. Itu besar sekali,” ujar Prubaya, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan aparat pajak dan Bea Cukai terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

“Yang saya heran, perusahaan asing itu bisa beroperasi, tapi aparat seperti tutup mata,” katanya.

Purbaya memastikan pemerintah akan segera menindak perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Nanti akan kita tindak dengan cepat,” tegasnya.

Selain penindakan, ia menyatakan akan melakukan penataan internal di lingkungan perpajakan dan Bea Cukai untuk meningkatkan kinerja dan integritas.

“Kita akan rapikan Pajak dan Bea Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan,” ucapnya.

Purbaya menegaskan proses pembenahan akan dilakukan tegas namun tetap menjaga pegawai yang bekerja dengan baik.

“Yang bagus akan tetap bekerja, yang tidak baik akan kita rumahkan,” tandasnya.

Alif Rahman/Rama