Naniek S. Deyang luruskan isu MBG, dana guru honorer tak dipotong

Polemik di media sosial yang membenturkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan isu pemotongan anggaran pendidikan serta nasib guru honorer dinilai tidak berdasar. Hal tersebut ditegaskan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang, yang menyampaikan klarifikasi untuk meluruskan berbagai narasi keliru yang berkembang di ruang publik.

Naniek menegaskan, isu yang menyebut anggaran MBG sebesar Rp335 triliun hingga Rp400 triliun diambil dari dana pendidikan adalah tidak benar. Klarifikasi tersebut diperolehnya langsung setelah bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

“Saya tanyakan langsung, apakah dana MBG dipotong dari anggaran pendidikan. Pak Menkeu menjawab tegas, itu tidak benar. Dana MBG berasal dari pemotongan anggaran seluruh kementerian dan lembaga, bukan hanya pendidikan. Kemenkeu sendiri juga terkena pemotongan,” ujar Naniek, dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2026).

Selain itu, pembiayaan MBG juga diperkuat dari dana rampasan hasil tindak pidana korupsi, sehingga sumber pendanaan program tersebut berasal dari berbagai pos anggaran.

Naniek menilai, narasi keliru yang terus digulirkan di media sosial telah memicu pembenturan antara pekerja MBG seperti sopir dan petugas dapur dengan guru honorer. Salah satu isu yang beredar adalah klaim gaji sopir MBG sebesar Rp3 juta per bulan, sementara guru honorer hanya menerima Rp300 ribu.

“Itu juga tidak benar. Gaji sopir MBG dibayar harian, sekitar Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per hari. Kalau masuk penuh, maksimal sekitar Rp1,9 juta sampai Rp2,4 juta. Kalau tidak masuk atau banyak hari libur, tentu lebih kecil,” jelasnya.

Naniek menambahkan, membandingkan profesi guru dengan pekerja dapur MBG justru merendahkan martabat pendidik. Menurutnya, guru honorer memiliki jalur untuk menjadi ASN atau PNS, sementara pekerja dapur MBG tidak memiliki kesempatan tersebut.

Terkait isu 32 ribu pegawai SPPG yang disebut-sebut langsung diangkat menjadi ASN, Naniek menyatakan informasi tersebut juga tidak benar. Ia mengaku telah mengonfirmasi langsung ke Kementerian PANRB.

“Yang benar, baru sekitar 2.000 orang yang diangkat ASN, dan mereka memiliki keahlian khusus seperti ahli gizi dan akuntan. Angka 32 ribu itu adalah peserta tes ASN tahap kedua,” ujarnya.

Naniek menjelaskan, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga baru memang membutuhkan ASN untuk mengisi pos-pos strategis. Sementara untuk guru honorer, proses pengangkatan ASN sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah tingkat I dan II, berdasarkan usulan dari daerah.

Ia juga memaparkan bahwa anggaran pendidikan nasional terus meningkat, bahkan setelah program MBG berjalan. Anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp608,3 triliun pada 2023, naik menjadi Rp665 triliun pada 2024, kemudian Rp724,3 triliun pada 2025, dan diproyeksikan Rp757,8 triliun pada 2026.

“Artinya, saat MBG berjalan, anggaran pendidikan justru meningkat. Jadi dana MBG bukan diambil dari anggaran pendidikan yang sudah ada, melainkan dari tambahan anggaran dan pemotongan lintas kementerian,” tegas Naniek.

Lebih lanjut, Naniek menyampaikan bahwa pemerintah juga terus memperkuat sektor pendidikan melalui berbagai program, seperti pembangunan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mencapai sekitar 514 sekolah, peningkatan kuota beasiswa LPDP, pembukaan fakultas kedokteran gratis, serta pengembangan 40 Sekolah Garuda unggulan di bidang sains dan teknologi.

Bahkan, kerja sama internasional di bidang pendidikan juga terus diperluas, termasuk penjajakan dengan universitas-universitas elite di Inggris untuk membuka kampus di Indonesia.

“Jadi tidak benar jika ada narasi bahwa MBG bertujuan membodohkan rakyat. Program MBG dan program pendidikan berjalan beriringan. Memang MBG belum sempurna, dan kami mohon maaf jika masih ada kekurangan, namun kami terus berupaya memberikan yang terbaik,” pungkas Naniek.

Krisanti/Rama