Otorita IKN komitmen wujudkan sistem pemerintahan kokoh hukum

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berkomitmen mewujudkan sistem pemerintahan kokoh secara hukum mencerminkan pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai contoh masa depan dan peradaban bangsa Indonesia.

"Otorita siap membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya kokoh secara hukum, tetapi juga mencerminkan pembangunan IKN sebagai contoh masa depan dan peradaban bangsa," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai kerja sama dengan Jimly School of Law and Government (JSLG) di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kamis.

"Rakyat Indonesia harus bangga dan sekaligus bertekad bahwa IKN sebagai miniatur peradaban masa depan," katanya.

IKN resmi menjalin kerja sama dengan JSLG untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola menuju pemerintahan daerah khusus (pemdasus) di IKN. Otorita IKN telah menandatangani kerja sama dengan JSLG untuk persiapan IKN menjadi pemdasus, jelas Basuki Hadimuljono, sehingga ke depan dapat berjalan dengan baik.

Tiga pilar utama penting harus dipersiapkan menjadikan IKN sebagai daerah khusus, lanjut Ketua Pembina JSLG Jimly Assiddiqie, antara lain yakni aturan konstitusional, kelembagaan konstitusional dan budaya konstitusional.

IKN sebagai Ibu Kota Politik dalam makna positif bukan hanya soal memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga mempersiapkan aspek tertib administrasi, tata kelola, etik dan budaya, pelibatan masyarakat lokal dan sosial ekonomi.

Tenggelamnya suatu peradaban terjadi karena kualitas institusinya tidak bermutu, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (2003-2008) itu, majunya peradaban lahir dari institusi yang bermutu. Menata kelembagaan harus bersama, semua yang berada di IKN harus berbangga karena menjadi bagian dari membangun sejarah peradaban baru Indonesia, demikian Jimly Assiddiqie.