Pakar ekonomi: Kenaikan harga saat ramadan cermin lemahnya tata niaga pangan

Kenaikan harga kebutuhan pokok setiap Ramadan mencerminkan lemahnya tata niaga pangan nasional, bukan semata-mata akibat meningkatnya konsumsi masyarakat. Hal itu disampaikan Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Jaharuddin.

Menurutnya, lonjakan harga saat bulan puasa merupakan pola musiman yang terjadi hampir setiap tahun. Namun, kenaikan tersebut tidak hanya dipicu oleh tingginya permintaan, melainkan juga karena sistem distribusi dan struktur pasar yang belum efisien.

“Ketika permintaan melonjak, sistem distribusi kita belum cukup responsif menjaga stabilitas harga. Di sinilah terlihat kelemahan tata niaga pangan,” jelas Jaharuddin dalam keterangan tertulis, Jumat (20/02/2026).

Ia menjelaskan, selama Ramadan konsumsi rumah tangga meningkat. Masyarakat membeli bahan makanan lebih banyak, menyiapkan menu berbuka dan sahur lebih beragam, serta menyimpan stok menjelang Idul Fitri. Aktivitas ini turut mendorong perputaran ekonomi.

“Perputaran ekonomi selama Ramadan justru meningkat. Banyak UMKM baru bermunculan, terutama di sektor makanan dan minuman. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat,” ujarnya.

Secara teori, harga naik ketika permintaan meningkat sementara pasokan tetap. Namun, jika distribusi berjalan efisien, kenaikan harga seharusnya dapat dikendalikan.

Masalahnya, sisi pasokan pangan dinilai belum cukup fleksibel. Produksi pertanian dan peternakan tidak bisa meningkat dalam waktu singkat. Rantai distribusi masih panjang, infrastruktur logistik dan penyimpanan terbatas, serta bergantung pada musim panen.

Selain faktor pasokan, ia menyoroti perilaku pasar menjelang Ramadan. Sebagian pelaku distribusi telah memperkirakan lonjakan permintaan sehingga menaikkan margin atau memperketat distribusi. Dalam kondisi tertentu, potensi penahanan stok dapat terjadi.

Jaharuddin menyebut pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi seperti operasi pasar, stabilisasi harga melalui BUMN pangan, pengawasan distribusi, hingga impor komoditas tertentu. Namun, menurutnya, persoalan mendasar belum sepenuhnya dibenahi.

“Struktur pasar pangan kita di beberapa komoditas masih cenderung oligopolistik. Selama reformasi tata niaga belum dilakukan secara komprehensif, pola kenaikan harga musiman akan terus berulang,” katanya.

Ia menyarankan operasi pasar dilakukan lebih awal, transparansi data stok secara real-time, serta pengawasan ketat terhadap potensi penimbunan. Untuk jangka panjang, ia mendorong reformasi tata niaga, digitalisasi distribusi, penguatan logistik dan cold storage, serta peningkatan cadangan pangan nasional.

“Konsumsi yang bijak juga bagian dari stabilitas ekonomi. Beli yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan,” tuturnya.

Ia menegaskan, perbaikan sistem distribusi dan tata niaga menjadi kunci agar kenaikan harga saat Ramadan tidak terus berulang dan daya beli masyarakat tetap terjaga.