Pakar: Situasi global tak sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif RI

Pakar hubungan internasional Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Agus Haryanto, menilai dinamika geopolitik global saat ini tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia.

Penilaian tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

“Situasi global saat ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif, serta tidak sesuai dengan amanat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia dan keadilan sosial,” ujar Agus dalam wawancara di Radio Elshinta, Kamis (5/3/2026).

Menurut Agus, kondisi tersebut memunculkan wacana evaluasi keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP). Evaluasi dinilai penting untuk memastikan langkah diplomasi Indonesia tetap konsisten dengan mandat konstitusi serta kepentingan nasional.

Ia menilai keterlibatan sejumlah negara besar dalam eskalasi konflik global menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi moral forum internasional yang mengusung agenda perdamaian.

Selain dinamika global, Agus menyebut dorongan evaluasi juga datang dari dalam negeri. Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari purnawirawan TNI, organisasi keagamaan, akademisi, hingga masyarakat sipil, mendorong pemerintah meninjau kembali posisi Indonesia dalam forum tersebut.

“Tekanan publik ini tidak bisa diabaikan. Pemerintah perlu merespons agar tidak menimbulkan akumulasi kekecewaan politik di dalam negeri,” katanya.

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa keluar dari BOP bukan keputusan yang sederhana. Indonesia memiliki sejumlah kepentingan strategis dalam forum tersebut, terutama terkait upaya diplomasi untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan mendorong solusi dua negara (two-state solution).

Menurutnya, kehadiran Indonesia selama ini relatif dapat diterima oleh masyarakat Palestina, sehingga menjadi modal diplomasi penting dalam mendorong penyelesaian konflik.

Namun Agus menekankan bahwa keterlibatan Indonesia di forum internasional harus dimanfaatkan secara strategis dan tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri yang independen.

“Kita tidak boleh sekadar mengikuti agenda pihak dominan. Indonesia harus mampu mendorong arah kebijakan yang sejalan dengan perdamaian dan keadilan internasional,” ujarnya.

Ia menilai momentum evaluasi keanggotaan Indonesia dalam BOP dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat legitimasi publik sekaligus memperjelas arah diplomasi Indonesia di tengah dinamika konflik global.

Ayesha Julia Putri/Rama