Pemda jadi motor penggerak penghapusan kemiskinan ekstrem, apa strateginya?

Pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai motor penggerak utama dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka kemiskinan nasional.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, saat membuka Rapat Koordinasi Peran Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Rabu (04/03/2026).

“Pemerintah daerah menjadi salah satu subjek utama pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah,” ujar Menko PM, dalam keterangan tertulis.

Pengentasan kemiskinan dan urusan sosial merupakan urusan wajib pemerintah daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Keberhasilan target nasional bergantung pada kapasitas kepala daerah.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah daerah diminta menyelaraskan program dengan kebijakan nasional, memutakhirkan data secara berkala, dan fokus pada 16.550 desa serta kelurahan prioritas dengan kerentanan tertinggi.

Gubernur berperan sebagai koordinator tingkat provinsi, mengintegrasikan program kabupaten/kota, membina bupati dan wali kota, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan setiap enam bulan.

Bupati dan wali kota menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Mereka menyusun program operasional sesuai karakter wilayah, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Hulu peningkatan kesejahteraan adalah penghapusan kemiskinan ekstrem, sedangkan hilirnya adalah pemberdayaan,” tegas Muhaimin.

Indonesia kini memasuki paradigma baru pembangunan kesejahteraan. Kebijakan bergeser dari perlindungan sosial semata ke pemberdayaan masyarakat agar masyarakat naik kelas dan bermartabat.

Empat langkah terintegrasi menjadi strategi pusat dan daerah: memperkuat data berbasis kebijakan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan melalui lapangan kerja, dan memperkuat ekosistem ekonomi melalui kolaborasi multipihak.

“Saya mengajak seluruh Kepala Daerah agar memperkuat komitmen, kolaborasi, keselarasan program, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat miskin, rentang miskin dan kelas menengah,” tambah Muhaimin.

Arie DP