Pemerintah diminta tingkatkan diplomasi perdamaian untuk Palestina

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah Indonesia untuk meningkatkan upaya diplomasi perdamaian, mendorong penghentian genosida, memastikan akses kemanusiaan, dan menegakkan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina.

"Perempuan dan anak perempuan Palestina adalah kelompok yang paling rentan terdampak, mulai dari kehilangan anggota keluarga, pengungsian massal, hingga kekerasan seksual berbasis konflik," kata Anggota Komnas Perempuan Rr. Sri Agustini saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Komnas Perempuan pun mendorong pemerintah untuk secara tegas menyampaikan sikap Indonesia terhadap tindak lanjut laporan genosida di Gaza dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80.

Menurut dia, perdamaian tidak akan tercapai tanpa adanya keadilan.

Perdamaian hanya akan tercapai dengan menghapus diskriminasi, kekerasan, dan penyingkiran terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak perempuan yang selalu menjadi korban paling terdampak dalam situasi konflik.

"Mereka mengalami kekerasan berbasis gender berlapis yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi yang meninggalkan jejak panjang bagi kehidupan dan martabat kemanusiaan," katanya.

Pada 16 September 2025, Komite PBB mengeluarkan laporan yang menegaskan bahwa kondisi di Gaza telah memenuhi unsur genosida.

Fakta ini memperkuat urgensi penghentian kekerasan dan mendorong gencatan senjata segera.

Data yang dirilis Gaza’s Ministry of Health mencatat bahwa sejak 7 Oktober 2023 hingga September 2025, sedikitnya 64.871 orang tewas dan 164.610 orang terluka, dengan perempuan dan anak-anak menjadi kelompok korban terbesar.

"Sejak Mei hingga Agustus 2025 saja, 1.760 warga Palestina dilaporkan tewas ketika berusaha mengakses bantuan kemanusiaan," kata Anggota Komnas Perempuan Sondang Frishka.