Pemerintah perkuat kebijakan lansia sikapi "aging population"

Pemerintah memperkuat kebijakan lanjut usia (lansia) untuk merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa ada 21 provinsi di Indonesia yang kini tengah memasuki fenomena aging population atau penduduk usia menua.

“Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN sudah ada program namanya Lansia Berdaya, bagian dari bagaimana negara dan pemerintah mesti hadir karena agak lumayan, 12 persen aging population kita. Dari 286 juta, 12 persen-nya lansia," ujar Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) di Jakarta, Senin.

Fenomena aging population tersebut menandai perubahan struktur demografi yang harus direspons melalui kebijakan terpadu, termasuk kesehatan dan pemberdayaan lansia.

Program Lansia Berdaya menjadi salah satu strategi kunci peningkatan kualitas hidup lansia. Program ini mendorong lansia tetap sehat, aktif, mandiri, dan bahagia melalui berbagai kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan, pelatihan, dan pendampingan berbasis keluarga, sekolah lansia, lansia entrepreneur, dan kartu lansia sebagai fondasi untuk menciptakan lansia produktif dan berdaya di masa transisi demografi.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengemukakan pentingnya kebijakan bersama untuk menangani fenomena aging population ini.

“Pengembangan keluarga Indonesia sekarang makin banyak yang geser ke usia lanjut, bagaimana kita bisa menyusun satu kebijakan bersama agar penanganan manusia-manusia lansia ini bisa dilakukan lebih baik oleh pemerintah,” ujar Budi.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengemukakan pihaknya sudah mengeluarkan biaya sekitar Rp42 triliun dalam satu tahun untuk program-program yang dimanfaatkan dan dirasakan oleh lansia.

"Di BPJS kita punya program namanya Prolanis, program untuk lansia. Itu berbagai macam cara, ada Rp42 triliun setahun kurang lebih yang dikeluarkan," ucap Ghufron.