Pemerintah tetapkan penanganan pascabencana Sumatra sebagai Prioritas Nasional

Pemerintah menetapkan penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai Prioritas Nasional.

Seluruh sumber daya negara dikerahkan untuk mempercepat tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana siklon.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, bencana yang melanda tiga provinsi tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap korban jiwa, pengungsian, serta kerusakan infrastruktur.

Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat terus bekerja keras memulihkan kondisi wilayah terdampak.

“Pemerintah bersama masyarakat Indonesia bekerja keras untuk memulihkan keadaan agar menjadi jauh lebih baik,” kata Pratikno dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Pratikno menegaskan, penetapan Sumatra sebagai Prioritas Nasional menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana.

Seluruh kekuatan kementerian dan lembaga dikerahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan.

“Seluruh sumber daya nasional dikerahkan, seluruh kekuatan kementerian dan lembaga turun langsung menyelesaikan permasalahan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, meskipun tingkat kerusakan berbeda di tiap daerah, kemajuan signifikan telah dicapai, khususnya pada sektor transportasi.

Mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi mulai kembali terhubung, meski sebagian masih beroperasi terbatas.

“Alat berat, alutsista, dan berbagai instrumen pemulihan infrastruktur transportasi terus dikerahkan untuk percepatan,” jelas Pratikno.

Pemulihan layanan dasar juga terus berlangsung. Jaringan listrik di sebagian besar wilayah telah berangsur pulih, sementara layanan komunikasi diperkuat dengan perangkat darurat seperti Starlink, radio HT, dan telepon satelit, terutama di wilayah terpencil.

Soal pemenuhan air bersih, sebagian besar wilayah Sumatra Barat dan Sumatra Utara telah kembali terlayani.

Namun, sejumlah kabupaten dan kota di Aceh masih membutuhkan distribusi air bersih menggunakan tangki dan fasilitas darurat akibat rusaknya sistem perpipaan.

Sementara itu, pasokan BBM dan gas secara umum mulai stabil, meskipun distribusi di beberapa wilayah seperti Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Bener Meriah, dan Aceh Tengah masih menghadapi kendala.

Pemerintah mengerahkan pesawat dan helikopter logistik untuk mempercepat distribusi, termasuk pengangkutan hasil pertanian dari wilayah terdampak.

Selain pemulihan infrastruktur dan layanan dasar, pemerintah juga mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.

Sejumlah daerah telah memasuki masa transisi darurat, sementara lainnya masih memperpanjang status tanggap darurat.

Di Aceh, Kota Lhokseumawe langsung masuk skema pembangunan hunian tetap, sementara Kabupaten Pidie mulai membangun hunian sementara. Di Sumatra Utara, Kota Sibolga juga menetapkan pembangunan hunian tetap.

Sementara itu di Sumatra Barat, pembangunan huntara berlangsung di Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Agam.

“Hunian tetap dibangun sepenuhnya oleh pemerintah dan tidak menjadi beban bagi warga terdampak,” tegas Pratikno.

Menutup keterangannya, Pratikno menekankan bahwa penanganan bencana ini merupakan wujud kolaborasi dan solidaritas seluruh komponen bangsa.

“Kita berusaha keras agar Sumatra bisa segera pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh, dan tumbuh berkelanjutan,” pungkasnya.

Penulis: Hutomo Budi/Ter