Pemkot Jaktim tetap gelar senam sehat meski ada pemberlakuan WFH

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) tetap menggelar kegiatan senam sehat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) meskipun kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap Jumat sudah diberlakukan.

"Hari ini memang mulai penerapan WFH, namun kegiatan rutin, seperti senam tetap kita adakan," kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Kantor Walikota Jakarta Timur, Jumat.

Pelaksanaan senam sehat merupakan agenda rutin setiap Jumat yang tetap dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran dan kebersamaan ASN. Munjirin menegaskan tidak semua ASN menjalankan WFH. Ada beberapa ASN di tingkat kecamatan, kelurahan, serta pejabat kota yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari kebijakan tersebut.

Selain itu, sebagian ASN dari Suku Dinas (Sudin) juga tetap masuk kerja seperti biasa.

"Kegiatan senam ini diikuti oleh ASN yang tidak mengambil WFH," ujar Munjirin.

Menurut dia, kegiatan senam bersama merupakan sarana memperkuat koordinasi antar-ASN lintas unit, sekaligus menjaga semangat kerja di tengah penerapan sistem kerja fleksibel. Tak hanya itu, momen tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan pembinaan kepada ASN terkait peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam menindaklanjuti aduan masyarakat.

"Kami ingatkan bahwa setiap aduan masyarakat harus ditindaklanjuti secara nyata. ASN harus hadir memberikan pelayanan terbaik, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun Sudin," tegas Munjirin.

Melalui kegiatan senam sehat di tengah pemberlakuan WFH, Pemkot Jakarta Timur berupaya menjaga keseimbangan antara kesehatan pegawai dan optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat. Terlihat ratusan ASN mengikuti kegiatan olahraga bersama di Kantor Walikota Jakarta Timur. Sebagian ASN melaksanakan senam di lapangan wali kota, sedangkan yang lainnya berjalan santai sambil melakukan peregangan otot mengelilingi lapangan.

Seperti diketahui, pemerintah resmi menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi ASN setiap Jumat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut berlaku mulai 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.

"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran (SE) dari MenpanRB dan SE Mendagri," kata Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di Jakarta pada 31 Maret 2026.

Selain ASN, pemerintah juga memberikan imbauan WFH bagi sektor swasta. Pengaturannya dituangkan melalui SE Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.