Pemkot Padang alokasikan Rp2,8 miliar BTT untuk penanganan bencana
Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,8 miliar dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan tanggap darurat bencana.
Warga berupaya menyelamatkan barang-barangnya yang tersisa pascabanjir bandang di kawasan Gunung Nago, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (29/11/2025). Data BPBD Padang menyebutkan banjir bandang menyebakan 156 unit rumah rusak, sembilan orang meninggal dunia, dan 31.845 warga terdampak. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/tom.
Warga berupaya menyelamatkan barang-barangnya yang tersisa pascabanjir bandang di kawasan Gunung Nago, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (29/11/2025). Data BPBD Padang menyebutkan banjir bandang menyebakan 156 unit rumah rusak, sembilan orang meninggal dunia, dan 31.845 warga terdampak. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/tom.
Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,8 miliar dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan tanggap darurat bencana di daerah itu.
"BTT Rp2,8 miliar kami cairkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga dan mempercepat pemulihan bencana di Padang," kata Wali Kota Padang Fadly Amran, di Kota Padang, Sabtu.
Fadly mengatakan langkah cepat tersebut diambil agar bantuan, evakuasi, dan pemulihan dapat berjalan lebih maksimal bagi seluruh warga yang terdampak bencana. Fokus penggunaan anggaran di antaranya Rp2,14 miliar untuk kebutuhan dasar dan dapur umum, Rp318 juta untuk operasional alat besar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) guna pembersihan serta pembukaan jalur.
"Sementara Rp358 juta untuk penanganan kebersihan dan operasional lainnya," ujar eks Wali Kota Padang Panjang tersebut.
Pengalokasian anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Secara umum, Pemkot Padang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus berupaya mempercepat penanganan pascabencana banjir terutama dalam integrasi data dan pembukaan akses darurat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi mengatakan Pemerintah Provinsi Sumbar terus berupaya memaksimalkan pencarian puluhan korban banjir dan tanah longsor yang hingga kini belum ditemukan di sejumlah daerah.
Arry menjelaskan, dari 16 kabupaten/kota terdampak terdapat 10 daerah yang melaporkan nihil korban jiwa maupun orang hilang. Sementara, enam daerah lainnya melaporkan adanya korban jiwa atau orang hilang di mana korban terbanyak tercatat di Kabupaten Agam.
