Pemprov DKI masih upayakan stok beras premium usai kasus oplosan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengupayakan ketersediaan beras premium di masyarakat setelah terjadinya kasus beras oplosan beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Jumat (3/10/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Jumat (3/10/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengupayakan ketersediaan beras premium di masyarakat setelah terjadinya kasus beras oplosan beberapa waktu lalu.
Kendati demikian untuk beras medium, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan, ketersediaannya masih mudah ditemukan terutama di pasar tradisional.
"Jadi sebenarnya ini sudah cukup lama kita upayakan," kata Hasudungan di Jakarta, Jumat (3/10).
Untuk beras premium, karena pada saat kejadian kasus pengoplosan beras tersebut, penggilingan di Food Station itu disegel oleh Bareskrim. "Pada saat itu memang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan untuk menggiling beras atau mengoperasikannya atau mengemas," katanya.
Sehingga, kata Hasudungan, hal ini sengat berpengaruh dengan ketersediaan maupun produksi beras premium yang ada di Jakarta.
Di samping itu, terdapat pula beberapa produsen ataupun pihak yang terlibat dalam kasus pengoplosan beras tersebut, mengalami nasib yang sama.
Hasudungan menjelaskan, mereka tidak diperkenankan untuk menggiling atau mengemas beras tersebut. Hal ini kemudian semakin mempengaruhi ketersediaan beras premium di Jakarta.
Selain karena kasus beras oplosan, Hasudungan mengatakan, harga gabah kering di tingkat petani juga pada saat yang bersama meningkat sehingga menyebabkan harga semakin tinggi.
Para produsen menahan untuk tidak membeli karena harga pembelian tinggi, harga produksi tinggi dan harga jual juga otomatis tinggi.
"Jadi mereka tidak berani memberikan harga di atas HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu memang ada standarnya,” ujar Hasudungan.
Hasudungan menjelaskan, pihaknya melakukan stabilisasi harga dengan mengeluarkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional maupun Perum Bulog.
“Dan di minimal itu juga sudah bisa membantu teman-teman kita yang mengkonsumsi beras medium. Jadi untuk beras SPHP memang khusus untuk beras medium,” ujar Hasudungan.
