Pemprov Jambi: 265 ribu pelaku usaha serap KUR Rp6,4 trilun
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Jambi mencatat sebanyak 265 ribu pelaku usaha di Jambi telah menyerap Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp6,4 triliun.

Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Jambi Sardaini di Jambi, Ahad (30/11/2025) menyebut serapan KUR di Jambi hingga pekan keempat November 2025 tembus Rp6,4 triliun, diserap oleh sebanyak 265 ribu pelaku usaha. ANTARA/Agus Suprayitno.
Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Jambi Sardaini di Jambi, Ahad (30/11/2025) menyebut serapan KUR di Jambi hingga pekan keempat November 2025 tembus Rp6,4 triliun, diserap oleh sebanyak 265 ribu pelaku usaha. ANTARA/Agus Suprayitno.
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Jambi mencatat sebanyak 265 ribu pelaku usaha di Jambi telah menyerap Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp6,4 triliun.
Kepala Diskop UKM Provinsi Jambi, Sardaini di Jambi, Ahad, mengatakan bahwa penyerapan tersebut cukup tinggi. Berdasarkan data nasional yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) hingga minggu keempat November 2025, penyerapan KUR di Jambi berada di peringkat 11.
"Masyarakat Jambi yang memanfaatkan kredit cukup baik, kita berada di urutan 11, di atas Nusa Tenggara Barat di urutan 12, dan di bawah Sumatera Barat di urutan 10. Serapan tertinggi berasal dari wilayah Jateng, Jatim dan Jabar," jelas Sardaini.
Menurut Sardaini, kemudahan dalam menjangkau kredit tersebut membuat sektor usaha mikro, kecil dan menengah masyarakat Jambi bergerak dengan baik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan III 2025 mencapai 4,77 persen, naik 0,26 poin persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 4,51 persen.
Sardaini meyakini program kredit untuk pelaku usaha mampu mendongkrak ekonomi jambi tumbuh pesat. Bantuan pemerintah itu menjadi pemicu Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jambi.
Program lain yang ingin dikembangkan pemerintah untuk menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah, kementerian mendorong sarana publik, seperti terminal angkutan darat, bandara, pelabuhan dan stasiun mengalokasikan 30 persen bagi pelaku UMKM.
Langkah itu sesuai dengan keinginan pemerintah membuka infrastruktur publik di bidang usaha.
"Kita akan teruskan program pusat itu ke daerah, di Jambi sasarannya kita coba di terminal, pelabuhan dan bandara, kalau stasiun belum, kita belum ada kereta api. UMKM memberikan andil membantu pertumbuhan ekonomi," ungkap Sardaini.




