Pentingnya institusi membaca cuaca demi keselamatan warga kota

Pada Januari 2026 ini, sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki puncak musim hujan.

Hampir setiap hari pengumuman Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berseliweran di grup WhatsApp, memperingatkan kondisi cuaca untuk wilayah tertentu.

Hanya saja, pengumuman BMKG tersebut seringkali berhenti pada imbauan untuk individu, tanpa tindakan sistematis yang jelas.

Tentu, semua sepakat, kini setiap individu di Indonesia semakin akrab dengan istilah cuaca ekstrem, seperti curah hujan tinggi, badai lokal, angin kencang, hingga banjir perkotaan karena bukan lagi peristiwa langka, tetapi realitas berulang.

Meskipun BMKG secara rutin menyampaikan prakiraan cuaca dan peringatan dini, informasi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam pengambilan keputusan institusional, terutama oleh institusi pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan.

Padahal, prakiraan cuaca dari lembaga resmi pemerintah tersebut bukan sekadar informasi teknis, melainkan instrumen mitigasi bencana yang sangat strategis.

Ketika data cuaca digunakan secara proaktif oleh bagian sumber daya manusia (SDM), berbagai risiko sosial, ekonomi, dan keselamatan dapat ditekan secara signifikan.

Di banyak kota besar Indonesia, hujan lebat hampir selalu beriringan dengan kemacetan parah, banjir di jalanan, terendamnya kawasan permukiman, hingga meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas.

Pada kondisi seperti ini, kebijakan masuk kerja, seperti biasa yang kini dikenal sebagai work from office (WFO) sering kali justru memperbesar risiko bagi pegawai sebagai individu maupun bagi kota itu sendiri.

Mobilitas masif di tengah cuaca hujan lebat yang disertai angin kencang, meskipun berskala lokal, tidak hanya membahayakan individu, tetapi juga berkontribusi pada kelumpuhan sistem perkotaan.

Kebijakan adaptif

Pada konteks inilah peran strategis bagian SDM/HRD di setiap institusi menjadi sangat penting. Bagian SDM/HRD di setiap institusi dapat merujuk pada prakiraan dan peringatan dini BMKG, untuk mengambil kebijakan adaptif, seperti memberlakukan work from home (WFH), kerja hibrida, atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara situasional.

Bagian SDM/HRD juga dapat melonggarkan waktu masuk kantor lebih siang dan pulang lebih cepat dari jam kerja biasa.

Kebijakan ini bukan bentuk kelonggaran disiplin, melainkan keputusan berbasis risiko (risk-based decision making) demi keselamatan manusia.

Tentu kebijakan adaftif dari SDM/HRD tersebut harus berdasarkan pengumuman resmi dari BMKG agar tidak dimanfaatkan oleh pegawai yang malas, tetapi tetap harus cepat diputuskan, ketika memang BMKG mengumumkan wilayah tertentu berisiko tinggi.

Praktik semacam ini sesungguhnya lazim diterapkan di negara-negara yang memiliki budaya kesiapsiagaan bencana yang kuat, seperti Jepang.

Ketika otoritas iklim Jepang mengeluarkan peringatan hujan ekstrem, topan, atau badai salju, institusi pemerintah, perusahaan swasta, hingga sekolah secara otomatis menyesuaikan kebijakan operasionalnya.

Jadwal kerja, pertemuan, dan aktivitas belajar mengajar dialihkan atau dijadwalkan ulang. Sebaliknya, ketika hanya hujan gerimis, tanpa angin kencang, maka aktivitas perkantoran dan pendidikan berjalan seperti biasa, sesuai jadwal dengan disiplin karena hujan dapat ditembus dengan payung atau jas hujan biasa, tanpa risiko banjir.

Pengalaman penulis, saat menempuh pendidikan master di Chiba University, Jepang, memberikan gambaran nyata tentang hal tersebut.

Ketika terdapat peringatan hujan ekstrem atau badai dari otoritas meteorologi Jepang, pihak universitas segera mengumumkan penjadwalan ulang perkuliahan, bahkan penjadwalan ulang ujian.

Demikian pula jadwal kereta dapat saja berubah karena kondisi cuaca. Keputusan ini diambil, jauh sebelum kondisi cuaca mencapai puncaknya, sehingga mahasiswa tidak dipaksa bepergian dalam situasi berbahaya. Keselamatan ditempatkan sebagai prioritas utama, bahkan di atas target akademik jangka pendek.

Pendekatan ini layak menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Saat ini, harus diakui Indonesia telah memiliki institusi meteorologi yang semakin kredibel dan diakui secara internasional melalui BMKG.

Pemanfaatan data

Kini tantangan Indonesia bukan pada ketersediaan data, tetapi pada pemanfaatan data bagi tata kelola institusi.

Selama prakiraan cuaca hanya diposisikan sebagai informasi pasif dari pemerintah yang sekadar diketahui, tetapi tidak direspons secara institusional, maka potensi mitigasinya tidak akan optimal.

Kebijakan WFH atau PJJ berbasis prakiraan cuaca juga memberikan manfaat ganda. Kebijakan ini dapat melindungi keselamatan pegawai dan peserta didik serta membantu pemerintah daerah mengurangi beban lalu lintas, menekan potensi kemacetan total, serta meminimalkan dampak ekonomi akibat terganggunya aktivitas kota.

Dengan kata lain, keputusan SDM/HRD di tingkat mikro dapat berkontribusi langsung pada ketahanan kota di tingkat makro.

Integrasi prakiraan cuaca ke dalam kebijakan institusi mencerminkan paradigma baru dalam pengelolaan SDM.

Manusia bukan sekadar sumber daya produktif, tetapi aset yang harus dilindungi dari risiko lingkungan. Di era perubahan iklim, paradigma ini bukan pilihan, tetapi keniscayaan yang mau tidak mau harus diambil oleh pemerintah.

Jika tidak dilakukan, maka bukan tidak mungkin korban jiwa akibat mobil tertimpa pohon tumbang akan semakin sering disaksikan di kota-kota besar.

Sudah saatnya institusi pemerintah, swasta, dan sekolah di Indonesia membangun protokol adaptif berbasis informasi BMKG. Protokol ini dapat berupa ambang batas curah hujan, peringatan dini tertentu, atau level risiko yang secara otomatis memicu penyesuaian kebijakan kerja dan belajar

Para ahli iklim di berbagai institusi riset dan pendidikan tinggi tentu dapat dengan mudah menghitung, pada batas curah hujan berapa milimeter per hari, maka akan terjadi banjir di sebuah kota tertentu, ketika dibandingkan dengan laju infiltrasi tanah.

Dengan demikian, respons terhadap cuaca ekstrem tidak lagi bersifat ad hoc, tetapi sistematis dan terencana.

Ketika institusi pemerintah dan swasta mampu mengubah informasi iklim menjadi kebijakan perlindungan manusia, maka bangsa Indonesia tidak hanya beradaptasi terhadap perubahan iklim, tetapi juga membangun peradaban yang lebih beradab yang menempatkan keselamatan manusia sebagai fondasi utama pembangunan.

*) Dr Destika Cahyana, SP, MSc adalah peneliti di Pusat Riset Tanaman Pangan, BRIN dan alumnus Environmental Remote Sensing, Chiba University

​​​​​​​