Percepat transisi kelembagaan, Wamenhaj berkoordinasi dengan Wamenag

Senin (13/10/2025), Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan pertemuan Koordinasi dengan Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, di Jakarta.

Pertemuan Wamen Haji dan Umrah serta Wamenag menegaskan komitmen kedua belah pihak memperkuat sinergi dan mempercepat proses transisi kelembagaan, aset, dan sumber daya manusia (SDM) penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah. Ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah.

Dalam pertemuan tersebut, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa proses transisi kelembagaan harus berjalan cepat, bersih, dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar tidak mengganggu persiapan penyelenggaraan haji tahun 2026 yang sudah mulai disiapkan.

“Kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama melalui Bapak Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, untuk memastikan percepatan pelaksanaan amanah undang-undang dan perpres terkait pergeseran aset dan SDM perhajian ke Kementerian Haji dan Umrah,” papar Wamen Haji dan Umrah.

“Jangan sampai ada pihak-pihak yang secara tidak bertanggung jawab menghalangi atau menguasai aset-aset negara yang seharusnya digunakan untuk pelayanan jemaah haji. Arahan Presiden sangat jelas, semua aset dan SDM perhajian segera dituntaskan proses peralihannya,” tambahnya.

Dahnil juga menyinggung sejumlah kasus di daerah yang mengindikasikan hambatan dalam proses peralihan aset, seperti yang terjadi di kompleks Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, dan beberapa wilayah lainnya. Ia menekankan pentingnya langkah hukum jika ditemukan oknum yang dengan sengaja menghambat proses tersebut.

"Kita ingin semuanya clean dan clear. Supaya tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang menghalangi mandat negara. Bila ditemukan pelanggaran atau tindakan menghambat perintah Presiden dan undang-undang, kami akan dorong diselesaikan secara hukum,” ujar Wamenhaj.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, menyampaikan apresiasi atas koordinasi yang dilakukan Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegaskan bahwa Kementerian Agama mendukung sepenuhnya langkah percepatan transisi kelembagaan dan peralihan aset perhajian kepada Kementerian Haji dan Umrah sebagai pelaksanaan langsung amanah Presiden.

“Saya gembira dan mengapresiasi silaturahmi ini. Apa yang disampaikan Pak Dahnil sangat sejalan dengan visi Presiden Prabowo memperkuat tata kelola pelayanan haji. Semua aturan sudah tegas, baik di undang-undang maupun perpres, bahwa aset dan SDM yang terkait dengan urusan haji beralih menjadi bagian dari Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Romo Syafi’i.

“Kalau masih ada oknum yang menahan atau menghalangi perintah presiden, maka itu harus ditindak. Karena kami, para pejabat negara, hanya punya satu visi: visi presiden, bukan visi pribadi atau kelompok,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wamenag mengatakan bila tindakan menghalangi itu sudah mengarah pada pelanggaran hukum, pihaknya mendukung langkah Kementerian Haji dan Umrah melibatkan aparat penegak hukum, agar pelaksanaan undang-undang dan perpres yang menjadi perintah presiden dapat berjalan tanpa hambatan.

Kedua wakil menteri sepakat membentuk tim bersama guna mengawal proses percepatan transisi agar berjalan sesuai ketentuan hukum, tertib administrasi, dan tidak mengganggu keberlanjutan pelayanan haji yang sudah berlangsung.

Penulis: Bhery Hamzah/Ter