Perlindungan siswa rentan dan penguatan hak tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memimpin rapat koordinasi daring bersama para Kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia, Rabu (19/11/2025), dengan fokus pada perlindungan siswa rentan dan pemenuhan hak tenaga kependidikan.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pengelola Sekolah Rakyat yang mendampingi “siswa-siswa istimewa” dari beragam latar belakang. Ia mengingatkan bahwa dinamika di dunia pendidikan menuntut upaya bersama dalam mencari solusi.

“Kita mengelola lembaga pendidikan yang dinamis, mendampingi siswa-siswa istimewa. Tentu ada tantangan, hambatan, hal-hal yang kita anggap sebagai masalah, lalu kita carikan solusi,” kata Gus Ipul, dikutip dari keterangan tertulis.

Salah satu arahan utama adalah pendataan profil sosial siswa secara detail dan manusiawi sebagai dasar intervensi yang tepat. “Yang pertama saya titip pendataan profil sosial siswa,” ujarnya.

Data tersebut mencakup kondisi disabilitas, situasi sosial siswa, serta ketertinggalan belajar. Gus Ipul mencontohkan perubahan positif Nazril, siswa SRMA 13 Bekasi, yang kini mampu membaca dan meraih peringkat tiga berkat dukungan lingkungan sekolah.

“Ini kelemahan sekaligus keunggulan siswa yang harus kita pelajari secara khusus. Pendampingannya memerlukan layanan-layanan khusus,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa siswa dengan kasus berat dapat dirujuk ke Sentra Kemensos agar tetap mendapatkan layanan rehabilitasi tanpa harus meninggalkan pendidikan. “Sekolah Rakyat tidak akan mengeluarkan siswa, tapi justru mencarikan solusi,” tegasnya.

Gus Ipul juga meminta setiap sekolah menyediakan ruang pengaduan yang aman bagi siswa maupun tenaga kependidikan, mulai dari kotak aspirasi hingga hotline khusus. “Siapkan ruang pengaduan. Bangun budaya terbuka, rasa aman, percaya kepada guru dan wali asuh,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut yang berjenjang tanpa mengabaikan kerahasiaan pelapor.

Selain itu, Gus Ipul menaruh perhatian pada penguatan dialog internal antara kepala sekolah, guru, dan siswa demi menjaga soliditas lembaga. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian regulasi terkait tunjangan kinerja bagi kepala sekolah dan guru. “Saya akan segera menandatangani peraturan tentang ini dan saya minta hak-hak para guru segera diberikan. Haknya mereka harus dapat,” tegasnya.

Pembayaran tukin, termasuk rapel, akan dilakukan setelah payung hukum final. “Yang penting kita tidak korupsi, tidak pungli, dan tidak mengurangi hak-hak mereka. Selama itu hak, carikan jalan supaya bisa diterima,” ujarnya.

Gus Ipul menutup arahannya dengan menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah bagian dari strategi besar Presiden Prabowo dalam pengentasan kemiskinan. “Sekolah Rakyat ini miniatur pengentasan kemiskinan. Tidak boleh lulusan Sekolah Rakyat nanti akhirnya kembali miskin. Lulusan Sekolah Rakyat harus jadi agen perubahan,” tegasnya.

Pemerintah juga menyiapkan hilirisasi bagi lulusan Sekolah Rakyat melalui kerja sama lintas kementerian, perguruan tinggi, dan dunia usaha, baik untuk melanjutkan studi maupun masuk dunia kerja. Ia mendorong para kepala sekolah untuk terus belajar, berbagi praktik baik, dan menjaga semangat pengabdian.

“Saya tahu usaha Bapak-Ibu keras semua. Saya ingin semua bisa saling belajar satu sama lain. Ini bukan sekadar mengelola sekolah, tetapi ikut mengubah masa depan keluarga-keluarga miskin di Indonesia,” pungkasnya.

Penulis: Suwiryo/Ter