Pimpinan pansus ditetapkan, DPRD DKI janji selesaikan masalah sampah

DPRD DKI Jakarta berjanji menyelesaikan permasalahan sampah di Jakarta menyusul kuota pembuangan sampah yang berkurang akibat insiden longsornya gunungan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah pun resmi ditetapkan dalam musyawarah yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino di ruang Komisi D DPRD DKI pada Rabu (8/4). Judistira Hermawan ditetapkan sebagai Ketua Pansus Pengelolaan Sampah, didampingi Husen sebagai Wakil Ketua.

Judistira Hermawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menegaskan pihaknya fokus menyusun rekomendasi konkret kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rangka membenahi sistem pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal.

"Kami akan memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam pengelolaan sampah kepada Pak Pram," ucap Judistira.

Dia menyoroti tingginya volume sampah Jakarta yang telah mencapai lebih dari 7.000 ton per hari serta kondisi TPST Bantargebang milik Jakarta di Kota Bekasi yang kian penuh. Menurut dia, ketergantungan pada TPST Bantargebang sebagai lokasi pembuangan akhir tidak dapat terus dipertahankan tanpa diimbangi inovasi pengolahan sampah di dalam kota.

"Dengan volume sampah sebesar itu, tekanan terhadap Bantargebang semakin besar, sehingga diperlukan langkah serius, mulai dari pengurangan di sumber, peningkatan daur ulang, hingga pembangunan fasilitas pengolahan modern," ujar Judistira.

Pembentukan pansus tersebut diharapkan mampu mempercepat perumusan kebijakan strategis dan komprehensif dalam penanganan sampah, sekaligus mendukung upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota yang lebih bersih dan sehat. Judistira berjanji pansus akan mendorong kebijakan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga mampu menjadi solusi jangka panjang bagi krisis sampah di ibu kota.

Dia mengatakan banyak harapan masyarakat terhadap kinerja pansus tersebut, termasuk target besar menjadikan Jakarta lebih bersih dalam beberapa tahun ke depan.

“Banyak harapan yang disampaikan oleh masyarakat. Keberhasilan kita nanti melalui pansus ini, paling tidak sampai dengan tahun 2030, Jakarta bersih dari sampah. Kemudian, Bantargebang yang hari ini sudah overload tentu tidak bisa lagi terus menerima sampah dari kita," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta itu.

Dia menegaskan pansus akan membahas seluruh aspek yang perlu diperbaiki dalam sistem pengelolaan sampah, termasuk melibatkan berbagai pihak terkait.

"Melalui pansus, nanti kami bahas seluruhnya, yang memang perlu kami perhatikan, sehingga pengelolaannya lebih baik lagi. Hari ini, kami hanya menghantar saja, ke depan harus ada perubahan sistem," tutur Judistira.

Dalam kesempatan itu, dia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan persoalan sampah, tanpa saling menyalahkan satu sama lain.

"Kami tidak mencari kesalahan pihak lain, tapi bersama-sama DPRD DKI Jakarta dan juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung akan memberikan rekomendasi yang konstruktif agar permasalahan sampah ini bisa kita selesaikan dengan baik," ungkap Judistira.

Persoalan sampah, tambah dia, bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga soal keberlanjutan kota.

"Kami ingin memastikan Jakarta memiliki sistem pengelolaan sampah yang kuat, terintegrasi, dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Bantargebang," tutup Judistira.