PLN sebut kebutuhan investasi transisi energi capai Rp3.000 T, dorong kolaborasi nasional

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa kebutuhan investasi untuk mendukung agenda transisi energi Indonesia mencapai hampir Rp3.000 triliun. Hal itu disampaikannya dalam forum Electricity Connect yang mempertemukan pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan nasional, di JICC Senayan Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Dalam paparannya, Dirut PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang telah disusun mencakup 69,5 gigawatt pembangkit baru, di mana 76 persen di antaranya berbasis energi terbarukan. Selain itu, tercatat kebutuhan pembangunan 48.000 kilometer jaringan transmisi dan 109.000 MVA gardu induk.

“PLN tidak mungkin menanggung ini sendirian. Kami membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), organisasi yang sudah berjalan 27 tahun dan dinilai semakin relevan dalam era transisi energi. Bahkan, Dirut PLN mendorong agar MKI memaknai dirinya sebagai wadah kolaborasi nasional, dengan semangat Makin Kompak untuk Indonesia atau Membangun Kolaborasi untuk Indonesia.

Menurutnya, percepatan pembangunan energi bersih tak hanya bertujuan menekan biaya pokok produksi listrik, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada energi impor. “Kita shifting dari import-based energy menjadi domestic-based energy untuk memperkuat ketahanan energi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Selain kemandirian energi, PLN juga menegaskan komitmen kuat terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Kolaborasi lintas sektor dinilai mutlak, mencakup kebijakan, inovasi teknologi, hingga joint investment.

“Tujuan akhirnya bukan hanya mengurangi emisi, tapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemakmuran, memberantas kemiskinan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, ia kembali menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi tidak dapat dicapai tanpa kerja sama seluruh pihak. PLN, kata dia, bergantung pada kolaborasi strategis untuk memastikan sistem ketenagalistrikan nasional semakin kokoh sekaligus berkelanjutan.

Dirinya berharap Electricity Connect menjadi ruang produktif untuk menyatukan ekosistem usaha sektor ketenagalistrikan agar lebih solid, guyub, dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Kementerian ESDM Bidang Perencanaan Strategis, Jisman P. Hutajulu, menekankan bahwa hampir 60% energi listrik di Indonesia saat ini ditopang oleh energi fosil, yakni batu bara.

Jisman menegaskan bahwa tentunya hal ini menjadi perhatian mengingat sumbangsih emisi karbon dari PLTU berandil dalam global warming atau pemanasan global. Untuk itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan transisi energi menjadi sangat penting.

"Pak Dirut sudah menyampaikan tadi, butuh investasi kurang lebih 3.000 triliun, 600 triliun kurang lebih untuk jaringan transmisinya, jadi ini sangat besar, nah yang ada di ruangan ini kita semua, bahu-membahu baik seluruh stakeholders, seluruh stakeholders kita mintakan, supaya bahu-membahu tidak hanya teknologi, juga bagaimana financing, investasi dan segala macam, yang memberikan yang terbaik untuk Indonesia," ujar Jisman.

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat transisi energi nasional dengan target 75% energi hijau dalam satu dekade ke depan. Transformasi besar ini disebut membutuhkan investasi hingga Rp3.000 triliun dan diproyeksikan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Masih ada 0,8 persen masyarakat yang belum menikmati listrik. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Dirut PLN hal ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya.

Qodari mengatakan bahwa meskipun rasio elektrifikasi nasional tercatat 99,82 persen, layanan listrik yang secara langsung diberikan PLN baru mencapai 98,54 persen. Pemerintah menegaskan pentingnya memperluas pelayanan langsung oleh PLN agar masyarakat berhak subsidi tidak dirugikan.

Menurut data pemerintah, masih terdapat 10.068 lokasi yang belum terlistriki, terdiri dari lebih dari 5.700 desa dan sekitar 4.400 dusun. Tahun ini, PLN mengerjakan elektrifikasi di 1.285 lokasi dan jumlah tersebut akan ditingkatkan pada tahun depan.

Penulis: Hutomo Budi/Ter