Polda Sumsel percepat penerapan zona integritas
Polda Sumsel evaluasi reformasi birokrasi 2025–2026 dan percepat pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dengan pengawasan Ombudsman.
Polda Sumatera Selatan mempercepat implementasi Zona Integritas di seluruh satuan kerja dan Polres jajaran sebagai bagian dari reformasi birokrasi Polri pada 2025–2026.
Langkah ini dibahas dalam Analisis dan Evaluasi (Anev) Reformasi Birokrasi yang digelar di Palembang, Rabu (4/3/2026), dan diikuti seluruh Kapolres serta pejabat fungsi operasional di wilayah hukum Polda Sumsel.
Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karo Rena) Polda Sumsel Kombes Pol Budi Suryanto mengatakan reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi semata, tetapi harus berdampak pada kualitas pelayanan publik.
“Zona Integritas adalah indikator utama reformasi birokrasi di lingkungan Polri. Setiap satuan kerja harus memastikan implementasinya berjalan nyata, bukan hanya pada dokumen, tetapi dalam praktik pelayanan kepada masyarakat,” kata Budi, dalam keterangan tertulisnya.
Zona Integritas merupakan program pemerintah untuk mendorong satuan kerja meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Program ini menjadi tolok ukur integritas dan kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah.
Dalam forum tersebut, seluruh Kapolres diminta melakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan Zona Integritas dan menyusun langkah perbaikan yang terukur.
Kegiatan ini juga melibatkan Ombudsman Republik Indonesia yang memberikan perspektif eksternal terkait peningkatan standar pelayanan publik. Kehadiran Ombudsman menjadi bentuk pengawasan independen terhadap komitmen reformasi birokrasi di tubuh kepolisian.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menegaskan reformasi birokrasi merupakan proses berkelanjutan untuk membangun Polri yang profesional dan akuntabel.
“Reformasi birokrasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui penguatan Zona Integritas di seluruh satuan kerja, Polda Sumsel berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin transparan, profesional, dan terpercaya,” ujarnya.
Polda Sumsel berharap evaluasi menyeluruh tersebut dapat menciptakan standar pelayanan yang lebih seragam di seluruh wilayah hukum serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Ariek Kristo/Rama
