Polemik 25 ribu motor MBG, Komisi IX DPR bakal konfirmasi BGN
Komisi IX dorong transparansi pengadaan motor listrik untuk cegah spekulasi publik
Polemik pengadaan 25.000 unit motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan serius dari wakil rakyat. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyatakan membuka opsi memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengklarifikasi pengadaan tersebut.
"Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan," ujar Neng Eem dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).
Isu ini mencuat setelah Kepala BGN mengungkapkan bahwa dari total 25.000 unit motor listrik yang dipesan pada 2025, sebanyak 21.801 unit hingga kini belum didistribusikan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kendala administrasi terkait status Barang Milik Negara (BMN) disebut menjadi alasan utama tertahannya ribuan kendaraan operasional tersebut.
Neng Eem menilai kejelasan informasi sangat penting untuk membendung spekulasi publik yang dapat menggerus kredibilitas program strategis nasional itu. Ia menekankan setiap rupiah yang dialokasikan dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
"Program MBG merupakan prioritas dari Presiden Prabowo yang harus dikawal bersama agar terhindar dari sorotan negatif yang akan mengerus kredibilitas dan kualitas program," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa transparansi bukan sekadar membuka data, melainkan memastikan publik memahami rasionalitas di balik kebijakan pengadaan tersebut. Mengingat besarnya anggaran yang terlibat, pengawasan publik dinilai menjadi instrumen penting untuk mencegah ketidakefisienan maupun potensi penyalahgunaan dana negara.
"Program MBG ini menyangkut pemenuhan gizi masyarakat luas. Keterbukaan anggaran menjadi kunci agar publik dapat ikut memastikan program ini berjalan tepat sasaran. BGN tentu memiliki dasar perencanaan, namun hal itu harus disampaikan secara terbuka agar tidak memicu ketidakpercayaan," tegas legislator asal Jawa Barat tersebut.
Arie Dwi Prasetyo/Rama
