Presiden pastikan tunjangan anggota DPR RI dicabut dan diberlakukan moratorium kunker ke luar negeri

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

"Saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025," ungkapnya.

Presiden menambahkan bahwa pimpinan DPR RI juga akan mengambil langkah lainnya yaitu mencabut berbagai kebijakan termasuk besaran tunjangan untuk anggota DPR RI. Bahkan, juga soal moratorium kunjungan ke luar negeri.

"Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," tambahnya.

Prabowo mengakui bahwa para pimpinan DPR telah berbicara, dan para Ketua Umum Partai Politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Presiden menghormati kebebasan berpendapat, Dan, ia menegaskan dalam menyampaikan aspirasi dapat dilakukan secara damai, Namun, jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya.

Tak lupa Presiden mengingatkan kepada aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, melindungi fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat.

Penulis: Sri Lestari/Ter