Presiden targetkan 1.000 desa nelayan beroperasi pada 2026

Presiden Prabowo Subianto menargetkan 1.000 desa nelayan mulai beroperasi pada 2026. Program ini menjadi bagian dari pembangunan 5.000 desa nelayan hingga 2029.

Target tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Presiden menilai sektor nelayan selama ini belum mendapat perhatian optimal. Ia menyebut berbagai persoalan dasar masih dihadapi nelayan di daerah.

“Selama Republik Indonesia berdiri, belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang tidak bisa punya es, tidak ada pabrik es di desa mereka, mereka sulit dapat solar, mereka sulit untuk dapat akses ke pasar. Ini kita ubah,” ujar Presiden.

Setiap desa nelayan nantinya akan dilengkapi pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, dan kendaraan operasional. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memperkuat rantai distribusi hasil tangkapan.

Presiden menegaskan program ini tidak bersifat bantuan cuma-cuma. Pengelolaannya dilakukan melalui skema koperasi.

“Ini semua bukan hand out, bukan kita bagi-bagi ini, kita organisasi dalam koperasi, semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah,” jelas Presiden.

Menurut Presiden, nelayan akan mendapat skema pengembalian investasi yang longgar. Tenor pengembalian bisa mencapai 10 hingga 12 tahun.

“Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun, yang tidak ada masalah karena para pengusaha-pengusaha besar juga kadang-kadang minta kredit juga belasan tahun. Itu pun sering minta restrukturisasi,” ungkapnya.

Selain desa nelayan, Presiden juga menyoroti percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Koperasi ini diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi desa.

Pemerintah menargetkan hampir 30.000 koperasi dan gudang terbentuk. Setiap koperasi akan memiliki gudang, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi murah, serta layanan pembiayaan mikro.

“Semua barang subsidi akan punya akses. Rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” tegas Presiden.

Pendanaan program bersumber dari optimalisasi dana desa yang telah berjalan satu dekade terakhir. Pemerintah akan mengarahkan dana tersebut lebih terstruktur dan produktif.

Program ini menjadi bagian dari visi pemerintah menjadikan sektor kelautan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi. Desa nelayan ditargetkan menjadi pusat ekonomi baru yang modern dan mandiri.

Sri lestari/Rama