Pro-Kontra Soeharto sebagai pahlawan menguat di kalangan anak muda
Diskusi Terbuka bertema Sosok Pahlawan Di Mata Generasi : Dari Masa Lalu Hingga Masa Kini, di New Camarry Coffee, Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025) malam.
Diskusi Terbuka bertema Sosok Pahlawan Di Mata Generasi : Dari Masa Lalu Hingga Masa Kini, di New Camarry Coffee, Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025) malam.
Penetapan Presiden Ke-2 Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional menjadi sorotan utama dalam Diskusi Terbuka bertema Sosok Pahlawan Di Mata Generasi : Dari Masa Lalu Hingga Masa Kini, di New Camarry Coffee, Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025) malam.
Diskusi yang diikuti mahasiswa, aktivis, dan akademisi, membahas bagaimana generasi kini menilai figur pahlawan dalam konteks sejarah Indonesia.
Dalam forum tersebut, Founder Logika Filsuf, Baihaqqi Addahlil, memaparkan hasil pemantauan opini publik di media sosial melalui platform Drone Emprit. Data tersebut memperlihatkan perbedaan sikap antara pengguna di berbagai platform digital mengenai wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
Menurut Baihaqqi, tingginya angka kontra di X/Twitter menunjukkan dominasi pengguna kritis seperti mahasiswa dan aktivis. Sementara itu, di platform TikTok dan Facebook lebih banyak dihuni oleh pengguna yang mendukung Soeharto sebagai pahlawan.
"Di Tiktok dan Facebook, lebih banyak yang mendukung penetapan Soeharto sebagai pahlawan karena narasi stabilitas dan pembangunan yang pernah dilakukan,” kata Baihaqqi.
Peserta diskusi yang menolak, menilai rekam jejak Soeharto pada masa Orde Baru tidak memenuhi kriteria kepahlawanan. Mereka menyoroti isu pelanggaran HAM dan membandingkannya dengan figur Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dinilai lebih menjunjung nilai kemanusiaan dan demokrasi.
“Kalau bicara bukti pelanggaran HAM, kalian bisa lihat salah satunya di buku Chronic Penculikan Aktivis 1998. Itu menjadi salah satu referensi penting untuk memahami konteks Sejarah,” tandas Baihaqqi.
Sementara itu, kelompok yang mendukung menilai kontribusi Soeharto dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas negara tetap patut diapresiasi sebagai bagian dari sejarah Indonesia.
Dari aspek hukum, Dosen Universitas Islam Nusantara (UNINUS, Dr. Ahmad Jamaludin, menjelaskan bahwa wacana pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional bisa dipersoalkan secara legal.
“Secara hukum, penetapan ini dapat digugat karena ada rekam jejak kasus yang pernah dikaitkan dengan beliau. Namun tentu membutuhkan pembuktian dan pertanggungjawaban lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran HAM," jelasnya. (Yusuf/Asral/Nico)
