Program B50 jalan 1 Juli 2026, Pemerintah target tak impor solar lagi

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah tengah mempercepat implementasi program biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan energi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sawit.

Amran menegaskan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan ditargetkan mulai berjalan pada 1 Juli 2026.

“Ini kolaborasi dengan Menteri ESDM. Target kita tahun ini tidak impor solar 5 juta ton,” ujar Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Menurut Amran, kebijakan mandatori B50 yakni campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan solar tidak hanya berdampak pada pengurangan impor energi, tetapi juga memberikan efek berantai terhadap sektor perkebunan dan ekspor.

Ia menjelaskan bahwa pengalihan sebagian ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ke kebutuhan biofuel dalam negeri justru memicu kenaikan harga global, yang pada akhirnya memacu peningkatan produksi nasional.

“Ekspor kita, kita giring 5 juta ton menjadi B50. Yang terjadi adalah ekspor kita naik 6 juta ton. Kenapa? Karena harga CPO naik,” kata Amran.

Amran merinci, sebelumnya volume ekspor berada di kisaran 26 juta ton, kemudian sekitar 5,3 juta ton dialihkan untuk kebutuhan biofuel domestik. Namun, kebijakan tersebut mendorong kenaikan harga dunia sehingga memacu petani untuk meningkatkan produktivitas.

“Begitu harga dunia naik, petani tambah giat bekerja, akhirnya produktivitas naik. Kami tidak pernah prediksi bisa naik 6 juta ton,” ujarnya.

Data tersebut, lanjut Amran, juga telah dilaporkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan menjadi indikator kuat bahwa kebijakan hilirisasi energi berbasis sawit memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Selain aspek energi, pemerintah memastikan ketahanan pangan tetap terjaga. Amran menyebut ketersediaan pangan dan protein nasional dalam kondisi aman, sehingga transformasi menuju energi terbarukan dapat berjalan tanpa mengganggu sektor pangan.

“Yang pertama pangan aman, protein sudah aman. Berikutnya kita dorong energi, termasuk etanol,” katanya.

Program B50 menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk mencapai kemandirian energi dan meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Amran mengingatkan bahwa implementasi kebijakan ini harus dikawal secara ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani dan tidak menimbulkan distorsi di pasar.

Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat menekan impor energi, memperkuat neraca perdagangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui harga komoditas yang lebih kompetitif.

Awaluddin Marifatullah/Rama